Guru Mau Di-Rolling

SERANG - Jumlah guru di Banten tidak merata. Ada kabupaten/kota yang banyak, ada yang kekurangan guru. Pemprov Banten bakal menempatkan ulang guru SMA/SMK berstatus aparatur sipil negara (ASN) untuk mengatasi kejomplangan tersebut.Langkah ini itu juga sejalan dengan langkah Pemprov Banten yang baru-baru ini telah mengusulkan agar ratusan guru honorer Kategori 2 (K2) menjadi calon aparatur sipil negara (CASN). Sekretaris Dindikbud Banten Ardius Prihantono mengatakan, redistribusi merupakan salah satu rencana kerja Dindikbud pada 2018. Oleh karena itu, dia mengaku pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasi berupa peraturan gubernur (pergub). “Kami sudah maping, juga sudah siapin datanya. Sebenarnya kita nggak mau cepat tahun ini, tapi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah kasih sinyal, kami kasih datanya," kata Ardius saat dihubungi via telepon, Kamis (1/3). Menurutnya, redistribusi hanya untuk guru yang berstatus ASN. “Iya untuk yang pegawai negeri. Sebagai ASN harus siap ditempatkan di mana saja,” ujarnya. Mengenai jumlah guru ASN, ia menyebut berdasarkan data saat pelimpahan pada 2017, tercatat sebanyak 6.025 guru. Jumlah tersebut bisa berkurang dan bertambah. “Hal itu karena saat pelimpahan banyak yang salah datanya. Dan kita juga lakukan verifikasi ulang," katanya. Sementara berdasarkan data yang dihimpun Tangerang Ekspres, jumlah guru ASN di Banten ada sebanyak 5.736 orang, dengan rincian guru SMA sebanyak 3.626 orang, SMK sebanyak 1.782 orang dan Sekolah Kebutuhan Khusus (SKH) sebanyak 328 orang. Sedangkan untuk tenaga kependidikan sebanyak 401 orang. Sedangkan untuk guru honorer saat ini sebanyak 19.011 orang. “Secara nasional, kebutuhan guru telah terpenuhi. Tapi kalau kita lihat per provinsi ada yang sudah terpenuhi ada juga yang belum. Banten kekurangan guru ASN itu betul, kami mau selesaikan lewat redistribusi," jelas Ardius. Adapun jumlah sekolah SMA/SMK negeri di Banten terdata sebanyak 240 sekolah. Dengan rincian sekolah SMA sebanyak 148 sekolah, SMK 75 sekolah dan SKH 7 sekolah. Jika dirinci per kabupaten/kota, untuk SMA di Kabupaten Tangerang sebanyak 29 sekolah, Kota Tangerang 15 sekolah, Kota Tangsel 12 sekolah, Kota Serang 8 sekolah, Kota Cilegon 5 sekolah, Kabupaten Lebak 35 sekolah, Kabupaten Serang 26 sekolah dan Kabupaten Pandeglang 26 sekolah. Sedangkan SMA filial (kelas jauh) yang belum memiliki NSPN sebanyak 9 sekolah yang tersebar di Kabupaten Serang, Lebak dan Pandeglang. Untuk data SMK per kabupaten/kota yakni, Kabupaten Tangerang 12 sekolah, Kota Tangerang 9 sekolah, Kota Tangsel 7 sekolah, Kota Serang 7 sekolah, Kota Cilegon 4 sekolah, Kabupaten Serang 10 sekolah, Kabupaten Pandeglang 12 sekolah, dan Kabupaten Lebak 13 sekolah. Sedangkan untuk SMK filial sebanyak enam sekolah yang tersebar di Kabupaten Serang dan Kota Tangsel. Sementara untuk SKH negeri hanya tersebar di empat kabupaten/kota. Di Kabupaten Lebak terdapat 3 sekolah, Kabupaten Pandeglang 1 sekolah, Kota Tangerang 1 sekolah, dan Kota Serang 2 sekolah. Untuk usulan guru honorer K2 diangkat menjadi CASN, Ardius mengatakan, pihaknya menyambut baik dengan adanya langkah Pemprov Banten tersebut. Hal itu sejalan dengan salah satu kebijakan pusat. Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan meminta Dindikbud Banten untuk membuat zonasi atau kluster. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan. “Setidaknya kalau bisa dibentuk tiga, kluster Tangerang Raya, kluster Serang-Cilegon, dan kluster Pandeglang-Lebak. Saya juga berharap pergub redistrubusi yang sedang dibuat akan jadi solusi atasi kejomplangan,” ujar Fitron. Fitron meminta pada saat redistribusi tenaga guru dilakukan jangan dilakukan lintas kabupaten/kota. Dia khawatir jika itu terjadi, guru yang ditempatkan tidak akan fokus dalam mengajar. “Saya takut itu (distribusi guru) dimanfaatkan unsur politis. Jadi harus cari strategi lain, kalau saya meminta ada sistem zonasi," ujar politisi Partai Golkar itu. Fitron berharap pergub itu harus benar-benar lepas dan tidak dimanfaatkan oleh kepentingan yang jauh dari substansi. Pemprov diharapkan dalan pelaksanaannya tidak mengesampingkan faktor manusiawi guru. (tb/bha)