Progres Pembangunan KEK Belum Siginifikan

SERANG – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten menilai progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang belum signifikan. Hal itu dikarenakan, prosentase pembangunan salah satu dari 10 destinasi wisata masih minim. Kepala Dispar Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 2015 silam, hingga kini belum ada progres pembangunan yanh signifikan. Meski begitu, ia mengungkapkan, meski masih minim tetapi sudah ada progres ke pembangunan. “Terkait pembangunan progres pengembangan dari pembangunan 1.500 hektare, harapan percepatan pembangunan dari Pak Presiden 3 tahun ada perubahan. Saat ini, bukan berarti tidak ada juga, sudah ada investor yang masuk, sudah ada MoU (nota kesepahaman, red) dan sudah ada investasi yang memang dibangun oleh PT BWJ (Banten West java), tapi memang prosentasenya maish sangat kecil,” kata Eneng usai acara forum perangkat daerah di Kantor Dispar Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (19/2). Dijelaskan Eneng, dari data tersebut pihaknya kini sedang mendorong percepatan pembangunan KEK Tanjung Lesung. Ia mengaku, hal itu juga sama dengan apa yang diinginkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim. “Itu yang harus terus didorong, yang diminta Pak Gubernur saat rapat Dewan Kawasan KEK Tanjung Lesung kemarin. Harapannya, minggu depan atau dalam waktu dekat dari PT BWJ presentasi di hadapan gubernur, apa yang sudah dicapai dan bagaimana rencana aksi selanjutnya, tahun ini, tahun depan,” jelasnya. Menurutnya, pihaknya ingin menekankan agar pembangunan KEK Tanjung Lesung tidak molor. “Pak Gubernur tidak ingin dalam waktu lama, dalam kepemimpinan beliau 5 tahun ini perencanaannya seperti apa? Inginnya 1 sampai 2 tahun sudah bisa terlihat progresnya. Sekarang masih dipersiapkan bahan-bahan (presentasi),” ungkapnya. Sementara, Sekda Banten Ranta Soeharta tak membantah terkait progres pembangunan KEK Tanjung Lesung yang masih minim. Dia pun mendesak pengembang proyek, PT BWJ bisa lebih serius dalam menggarapnya. “Pak Gubernur ingin pengembangannya serius. Kalau mau kita bangun, yang di sana juga ikut bangun. Disananya gerak enggak? Saya enggak tahu sekarang, nah itu bukan tanggung jawab kita (pemprov, red) tapi tanggung jawab pengembang,” kata Ranta. Menurut Ranta, desakan percepatan pembangunan perlu dilakukan karena pemerintah saat ini sudah memberikan sejumlah fasilitas pendukung KEK Tanjung Lesung. Dia mencontohkan, pembangunan Tol Serang Panimbang oleh pemerintah pusat dan juga promosi yang dilakukan Pemprov Banten. “Itu makannya serius enggak? Pak Jokowi sudah bangun dengan segala pengorbanannya. Nah sekarang kita lihat, apa yang diharapkan Pak Gubernur nyambung enggak dengan pembangunan, antara infrastruktur dengan lokasinya,” ujarnya.(tb/ang)