TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Kemacetan di ruas Jalan Palima-Baros atau Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto bakal diatasi melalui proyek pelebaran jalan sepanjang 3,5 kilometer. Namun, proyek yang membutuhkan anggaran sekitar Rp260 miliar itu masih harus melewati tahapan pembebasan lahan seluas lima hektare.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten baru menyiapkan Rp50 miliar melalui APBD 2027, sedangkan kebutuhan pembiayaan lainnya diharapkan ditanggung pemerintah pusat melalui APBN.
Kesepakatan pembiayaan bersama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (19/11).
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, alokasi Rp50 miliar dalam APBD 2027 merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pengadaan tanah. Langkah ini diharapkan mempercepat realisasi pembangunan jalan yang menghubungkan Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Pandeglang.
“Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar pada tahun anggaran 2027 sebagai bagian dalam pembiayaan bersama atau cost sharing pengadaan tanah dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” katanya.
Andra mengakui, kapasitas Jalan Palima-Baros saat ini semakin terbebani oleh peningkatan volume kendaraan. Kemacetan bahkan kerap terjadi hingga berjam-jam, terutama ketika ada pertandingan di Banten International Stadium (BIS), kawasan Sports Center Banten.
Dampaknya tidak hanya dirasakan penonton pertandingan, tetapi juga masyarakat yang beraktivitas sehari-hari. Warga pulang kerja, orang tua yang menjemput anak, hingga kendaraan ambulans ikut terdampak kepadatan lalu lintas.
“Yang terjebak macet bukan hanya penonton bola, tetapi juga warga pulang kerja, orang tua menjemput anak, hingga ambulans yang membutuhkan akses cepat,” ujarnya.
Menurut Andra, pelebaran jalan perlu segera dilakukan sebelum aktivitas di kawasan Sports Center semakin meningkat. Terlebih, Banten tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII 2032.
“Dan apabila satu pertandingan liga saja sudah membuat jalan ini padat, kita dapat membayangkan keadaannya pada saat PON nanti, ketika tamu datang dari seluruh Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan pemerintah pusat akan mendukung pembiayaan melalui APBN. Dukungan tersebut tidak hanya untuk pelebaran jalan utama, tetapi juga pembenahan jaringan jalan di sekitar kawasan stadion dengan estimasi anggaran sekitar Rp200 miliar.
Menurut Dody, penanganan akses menuju stadion harus dilakukan secara menyeluruh agar pelebaran jalan utama tidak menjadi pekerjaan yang berdiri sendiri.
“Karena kita bicara masalah pelebaran jalan satu hal, kita juga mesti bereskan jalan-jalan yang ada di sekitar stadion. Jadi dua hal itu menjadi satu. Kita berjalan ya, mengakses ke atas stadion, kemudian jalan-jalan di sekitar stadion juga harus kita bereskan. Jadi total sekitar Rp200 miliar,” katanya.
Meski demikian, komposisi pembiayaan melalui APBN masih dalam pembahasan. Pemerintah pusat akan menentukan skema anggaran yang memungkinkan agar pelaksanaan pekerjaan fisik tidak terkendala.
Terkait pengadaan lahan, Dody meminta dukungan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota. Koordinasi diperlukan agar proses pembebasan tanah dapat diselesaikan sesuai kebutuhan proyek.