Meski belum dapat menentukan angka kenaikan, Dedi mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan persoalan mendasar yang selama ini dihadapi pekerja, yakni ketimpangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
Menurutnya, kenaikan upah yang tidak sebanding dengan lonjakan kebutuhan hidup hanya akan membuat daya beli buruh terus tertekan. Pengeluaran untuk pangan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, hingga kebutuhan keluarga menjadi beban yang harus dipenuhi setiap bulan.
“Harapan kami UMK 2027 bisa benar-benar menyejahterakan buruh. Jangan sampai penetapan upah hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi kenyataannya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja,” katanya.
Dedi meminta pemerintah melihat langsung kondisi kehidupan pekerja sebelum menetapkan kebijakan pengupahan. Menurutnya, buruh tidak hanya membutuhkan kenaikan upah secara nominal, tetapi juga kepastian bahwa penghasilan mereka mampu memenuhi kebutuhan keluarga.
“Setiap tahun kami melihat masih ada ketimpangan antara pemasukan dengan pengeluaran buruh. Kebutuhan hidup terus naik, sementara kemampuan upah yang diterima belum tentu bisa mengimbangi. Akibatnya, buruh masih harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya,” ungkapnya.
Memet berharap pembahasan UMK Tangerang 2027 dilakukan secara transparan, objektif, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah harus membuka ruang dialog sekaligus memastikan setiap keputusan memiliki dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Harapannya, kebijakan UMK 2027 tidak hanya menghasilkan angka kenaikan upah, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan ekonomi. Pekerja mendapatkan kehidupan yang layak, sementara perusahaan tetap memiliki kemampuan untuk berkembang dan mempertahankan lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Di tengah belum pastinya aturan teknis dari pemerintah pusat, penetapan UMK Tangerang 2027 kini menghadapi dua pekerjaan besar: memastikan kesejahteraan buruh tidak terabaikan dan menjaga dunia usaha tetap berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut tidak sekadar menetapkan angka, tetapi membuktikan bahwa kebijakan pengupahan benar-benar berpijak pada kondisi ekonomi masyarakat.(ran)