TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Empat bulan tanpa aliran air bersih, tetapi tagihan tetap berjalan. Kondisi yang dialami warga Kampung Kebon Besar, Kelurahan Kosambi Barat, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, kini mendapat sorotan keras dari Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud.
Amud menilai, kinerja Perumdam Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang, di bawah performa. Artinya, hanya membebani masyarakat dengan tagihan abodemen kepada pelanggan sementara layanan air bersih tidak berjalan.
Menurut dia, persoalan kerusakan jaringan atau instalasi yang membuat pasokan air terhenti selama berbulan-bulan semestinya menjadi tanggung jawab Perumdam TKR untuk segera ditangani.
“Kalau rusak harus diperbaiki oleh PDAM. Jangan hanya kita menarik pembayarannya saja, tapi pelayanannya tidak maksimal,” kata Amud kepada Tangerang Ekspres, Kamis (13/8).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan, kondisi tersebut tidak adil bagi masyarakat. Warga tetap dibebani kewajiban pembayaran, sementara hak mereka untuk mendapatkan pelayanan air bersih tidak terpenuhi.
“Pelayanan tidak baik, tapi kita membebani tagihan terus kepada masyarakat. Ini saya pikir tidak tepat,” tegasnya.
Amud memastikan DPRD Kabupaten Tangerang akan turun tangan mengecek persoalan tersebut. Ia meminta Perumdam TKR memberikan penjelasan secara terbuka terkait penyebab terhentinya pasokan air sekaligus mekanisme penagihan kepada pelanggan terdampak.
DPRD, kata dia, juga akan mendorong persoalan tersebut dibahas melalui Komisi III dalam agenda hearing bersama Perumdam TKR.
“Kita akan coba panggil PDAM melalui Komisi III untuk di-hearing-kan,” ujarnya.
Dalam hearing tersebut, DPRD akan meminta data rinci mengenai jumlah pelanggan yang terdampak kerusakan instalasi, termasuk warga yang selama berbulan-bulan tidak menerima pasokan air tetapi tetap dikenai tagihan.
Data itu dinilai penting untuk memastikan penyelesaian persoalan tidak berhenti pada perbaikan jaringan, tetapi juga menyentuh hak pelanggan yang selama ini tetap dibebani pembayaran.
“Ada berapa masyarakat, ada berapa warga yang terdampak kerusakan instalasi itu dan masih ditagih, nanti kita akan undang mereka. Kita minta datanya,” kata Amud. (dan)