Plt Camat Desak Perumdam TKR Bereskan Krisis Air

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Di tengah krisis yang tak kunjung berakhir, Pemerintah Kecamatan Kosambi mendesak Perumdam TKR tidak sekadar berkoordinasi, tetapi segera memberikan solusi nyata.

Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kosambi Kurnia, menegaskan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh dibiarkan terhenti berbulan-bulan tanpa kepastian penanganan.

Menurutnya, sejak keluhan warga diterima, Kecamatan Kosambi bersama Pemerintah Kelurahan Kosambi Barat telah melakukan koordinasi dan pendataan untuk memastikan jumlah serta kondisi warga yang terdampak.

“Kami telah meminta pihak kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak, sekaligus memastikan jumlah dan kondisi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih,” ujar Kurnia dalam keterangan resminya, Rabu malam (12/8).

Namun, persoalan utama tetap berada pada Perumdam TKR sebagai penyedia layanan. Kurnia mendesak perusahaan daerah tersebut segera menuntaskan kendala teknis yang menyebabkan pasokan air terhenti.

Tak hanya meminta perbaikan jaringan dipercepat, Kecamatan Kosambi juga menuntut Perumdam TKR transparan kepada masyarakat. Mulai dari penyebab gangguan, langkah yang sudah dilakukan hingga kepastian kapan pasokan air kembali normal harus disampaikan secara terbuka.

“Jangan sampai masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. Harus ada penjelasan yang jelas mengenai penyebab gangguan dan target waktu normalisasi,” tegasnya.

Sambil menunggu perbaikan jaringan, Kecamatan Kosambi menyiapkan skema penanganan darurat. Koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dilakukan untuk memastikan warga yang paling terdampak tetap mendapatkan pasokan air bersih sementara.

Kurnia menegaskan, penanganan krisis air tidak boleh berhenti pada rapat dan koordinasi. Pemerintah, kata dia, harus memastikan langkah tersebut benar-benar diwujudkan di lapangan.

Warga juga diminta aktif melaporkan kebutuhan maupun perkembangan kondisi melalui pengurus RT/RW, kelurahan, atau langsung kepada pihak kecamatan.

“Kami akan mengawal persoalan ini sampai aliran air PDAM kembali normal sepenuhnya di rumah-rumah warga,” ujarnya.

Kurnia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi persoalan kebutuhan dasar tersebut sendirian.

“Prinsip kami, masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi persoalan kebutuhan dasar ini sendirian. Pemerintah hadir untuk menjembatani, mengkoordinasikan dan mengawal agar hak masyarakat atas pelayanan dasar dapat terpenuhi,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kesabaran warga Kebon Besar yang selama hampir empat bulan menghadapi krisis air bersih.(zky)

Sumber: