Pemkab Ingin CPPD Dikelola BUMD

Senin 08-06-2026,22:17 WIB
Reporter : Ahmad Fadilah
Editor : Sutanto

TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Dalam upaya memperkuat pengelolaan Cada­ngan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak melalui Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) setempat  melakukan kunjungan kerja dan studi tiru ke Kabupaten Bandung, belum lama ini.

Kepala Disketapang Lebak, Imam Rismahayadin mengata­kan, kegiatan ini menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan cadangan pangan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. 

"Kita mengambil ilmu dan belajar ke Pemerintah Kabupaten Bandung, bagaimana pengelolaan CPPD oleh badan usaha milik daerah (BUMD) hingga menjadi efektif dan menjadi andalan PAD untuk Lebak," kata Imam, di ruang kerjanya, Senin (8/6).

Selama ini, kata Imam, CPPD dikelola oleh Bulog. Namun kedepan, setelah studi tiru ini direncanakan akan dikelola oleh BUMD Lebak Niaga yang saat ini sudah mempunyai mesin RMU, yakni mesin pengolahan gabah yang canggih dan mema­dai, hingga dapat menghasilkan beras premium.

"Namun sebelumnya harus dibuat dulu regulasinya dan me­kanismenya. Karena, harus ada payung hukumnya terlebih dulu, agar tidak menyalahi atur­an, seperti halnya Kabupaten Bandung," ujarnya.

Melalui studi tiru ini, diha­rapkan Kabupaten Lebak dapat mengadopsi berbagai inovasi dan strategi yang telah diterapkan Kabupaten Bandung dalam menjaga ketersediaan pangan, mengantisipasi kondisi darurat, serta mendukung ketahanan pangan masyarakat. 

"Iya, kunjungan ini juga menjadi momentum untuk mempererat sinergi antar daerah dalam me­wujudkan sistem ketahanan pa­ngan yang tangguh dan res­ponsif terhadap berbagai tanta­ngan di masa mendatang," paparnya.

Yanto, Wakil Ketua DPRD Lebak mengaku, secara umum rencana pemindahan pengelolaan CPPD dari Bulog ke BUMD Lebak Niaga cukup baik. Namun, harus me­lalui pertimbangan yang ma­tang dan kajian yang mendalam. Ka­rena, tidak mudah mengelola CPPD yang pengadaan gabah atau berasnya mencapai ratusan ton.

"Kalau mekanisme DPRD ting­gal membuatnya, tapi kema­tangan dan kemandirian BUMD Lebak Niaga harus jadi pertim­bangan," ucapnya.(fad)

Kategori :