TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diterapkan di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Banten, terus menuai perhatian. Selain dinilai mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), pemilihan hari pelaksanaan WFH pada hari Jumat juga dinilai lebih efektif.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Muhammad Lukman Hakim mengatakan, pemilihan hari Jumat memberikan kesempatan lebih panjang bagi pegawai untuk berkumpul bersama keluarga.
“Kalau saya melihatnya, kenapa dipilih hari Jumat, mungkin supaya waktu bersama keluarga menjadi lebih lama. Misalnya tiga hari berturut-turut bersama keluarga tentu terasa berbeda dibandingkan kalau dipotong di tengah minggu,” ujarnya, Senin (13/4).
Ia menjelaskan, jika WFH diterapkan di tengah pekan seperti hari Rabu, ritme kerja dan waktu istirahat menjadi terputus. Sementara jika ditempatkan di hari Jumat, pegawai bisa memanfaatkan waktu secara lebih optimal hingga akhir pekan.
Namun demikian, kebijakan tersebut juga memunculkan kekhawatiran dari sebagian masyarakat. WFH di hari Jumat dinilai berpotensi membuka peluang long weekend yang bisa dimanfaatkan untuk bepergian atau berlibur, bukan bekerja dari rumah.
Menanggapi hal itu, ia menilai kekhawatiran tersebut tetap perlu diantisipasi melalui sistem pengawasan dan indikator kinerja yang jelas. Menurutnya, WFH tetap harus berorientasi pada produktivitas, bukan sekadar fleksibilitas kerja.
Di sisi lain, ia juga menilai WFH cukup efektif dalam menekan penggunaan BBM. Pengurangan mobilitas pegawai secara langsung berdampak pada berkurangnya perjalanan harian, terutama bagi pegawai yang tinggal jauh dari kantor.
Selain WFH, ia juga mendorong pemerintah untuk melakukan langkah lain guna menghemat BBM, seperti mengurangi perjalanan dinas yang tidak mendesak dan mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan.“Misalnya berkirim surat antarinstansi tidak perlu lagi menggunakan dokumen fisik. Bisa menggunakan surat elektronik. Begitu juga rapat-rapat, bisa dialihkan menggunakan video conference,” jelasnya.
Menurutnya, langkah digitalisasi tersebut tidak hanya menghemat BBM, tetapi juga mendorong aparatur sipil negara untuk lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.Ia pun menilai, kebijakan WFH yang diterapkan pada hari Jumat dapat menjadi langkah awal menuju sistem kerja pemerintahan yang lebih efisien.”Selama tetap disertai dengan pengawasan kinerja yang terukur dan pemanfaatan teknologi secara maksimal, ” katanya.
Sementara itu, Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Muljadi menilai, kebijakan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM secara signifikan jika diterapkan secara konsisten.
Menurutnya, kebijakan WFH yang diberlakukan pemerintah merupakan strategi untuk menjaga stabilitas harga BBM tanpa harus menaikkan harga yang dapat membebani masyarakat. Pemerintah, kata dia, memilih menekan konsumsi dibanding menaikkan harga bahan bakar.“WFH ini merupakan strategi pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM. Jadi bukan menaikkan harga, tetapi mengurangi konsumsi. Kalau mobilitas ASN berkurang, otomatis penggunaan BBM juga turun,” ujarnya kepada Tangerang Ekspres.
Ia memperkirakan, jika kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan melibatkan berbagai sektor, penghematan konsumsi BBM bisa mencapai sekitar 30 persen secara nasional.“Kalau efektif, bisa sampai 30 persen. Ini cukup besar dampaknya. Apalagi kalau sektor swasta dan pendidikan juga ikut menerapkan sistem hybrid atau WFH,” katanya.
Ia mencontohkan sektor pendidikan yang mulai menerapkan sistem perkuliahan hybrid sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Dengan jumlah mahasiswa yang besar, pengurangan mobilitas harian dinilai mampu menghemat konsumsi BBM secara signifikan.“Misalnya satu kampus memiliki 12 ribu mahasiswa. Kalau 4 ribu saja tidak datang setiap hari, itu sudah mengurangi ribuan liter BBM. Itu baru satu kampus, belum kampus lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan kebijakan WFH tetap harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak mengganggu pelayanan publik. Terutama jika WFH diberlakukan menjelang akhir pekan yang berpotensi menimbulkan long weekend.
“WFH tetap bisa efektif, asalkan pelayanan publik yang langsung ke masyarakat tetap berjalan. Jadi harus ada pengaturan dan pengawasan,” katanya.(dan)