TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menjawab kritikan terkait satu tahun kepemimpinannya yang dianggap belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Tangerang.
Menanggapi kritikan itu, Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menyatakan bahwa kritik merupakan bagian dari proses evaluasi dan refleksi dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menyebut, kritik menjadi bahan introspeksi bagi dirinya dan Bupati untuk memperbaiki kinerja ke depan.
“Kalau kritikan itu salah satu bukti introspeksi. Apa yang harus dilakukan ke depan,” ujarnya usai membuka Sekolah Gender Angkatan Kedua di Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (25/2).
Meski demikian, anggota dewan sebelumnya menyoroti bahwa sejumlah persoalan belum menunjukkan progres signifikan. Salah satu yang paling disorot adalah krisis tenaga pendidik. DPRD menilai kekurangan guru berdampak langsung pada kualitas pendidikan, terutama ketika pemerintah daerah berencana menambah unit sekolah baru.
Menjawab hal tersebut, Intan menjelaskan bahwa kewenangan rekrutmen guru berada di pemerintah pusat. Pemkab, kata dia, tidak bisa serta-merta mengangkat tenaga pendidik baru karena adanya moratorium dan keterbatasan kuota dari kementerian terkait.
“Kita sudah menyampaikan ke pusat. Karena kekurangan guru itu wewenangnya ada di kementerian. Kita juga butuh guru banyak. Sekarang kalau mau bikin sekolah baru, yang ngajarin siapa?” katanya.
Menurutnya, Pemkab tidak tinggal diam. Dinas Pendidikan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun hingga kini, belum ada respons konkret yang diterima daerah.
Di tengah kritik yang menguat, kata Intan, Pemkab menegaskan tetap fokus pada empat prioritas utama yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. "Kita tidak tinggal diam, kita sudah bermohon ke pusat tapi kan belum ada respons dari sana," katanya.
Sebelumnya, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah mendapat sorotan tajam dari DPRD. Di antara berbagai catatan, sektor pendidikan disebut sebagai persoalan paling mendesak yang berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani serius.
Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi PDI Perjuangan, Deden Umardani, menilai wajah pendidikan di Kabupaten Tangerang masih jauh dari ideal. Ia mengingatkan, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diukur dari program populis atau pencitraan, melainkan dari seberapa kuat fondasi sumber daya manusia yang dibangun hari ini.
Menurut Deden, persoalan paling krusial adalah kekurangan guru yang kian mengkhawatirkan. Saat ini, Kabupaten Tangerang disebut kekurangan sekitar 6.000 guru untuk jenjang SD dan SMP negeri. Situasi diperparah dengan keberadaan sekitar 2.000 guru honorer yang terancam tidak lagi dapat dipekerjakan karena aturan penghapusan tenaga honorer.
Jika seluruh honorer tersebut benar-benar berhenti, maka total kekurangan guru bisa melonjak hingga 8.000 orang. Belum lagi, setiap bulan terdapat 100 hingga 200 guru yang memasuki masa pensiun. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada proses belajar-mengajar di ruang kelas.
“Nanti banyak ruang kelas yang tidak ada gurunya,” kata Deden saat diwawancarai Banten Ekspres pada Jum'at (20/2).
Ia menilai, persoalan ini jauh lebih mendesak dibanding program-program lain yang sifatnya pelengkap. Baginya, pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) memang baik untuk kesehatan siswa, namun tidak boleh menutupi persoalan mendasar di sektor pendidikan. “Jangan sampai kita terlena, perutnya diisi tapi kepalanya kosong,” ujarnya. (dan)