"Butuh waktu hampir setahun hanya untuk melantik pejabat definitif. Ini kerugian besar bagi warga Banten," katanya.
Tak hanya itu, ia juga menuturkan bahwa kebijakan lebih menonjolkan aspek seremonial dan politisasi nama ketimbang substansi. Seperti program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang seharusnya dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh rakyat, malah terkesan program yang seremonial.
"Kebijakan perubahan signifikan, saya kira masih gitu, masih seremonial administratif peresmian sana sini, kita akan mendorong ekspor ketahanan pangan itu kan sama aja sebenarnya seremonial," ungkapnya.
Adib mengaku, masalah banjir yang mengepung kabupaten/kota yang ada di Banten juga harus menjadi perhatian. Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus berani mengambil kebijakan untuk membenahi tata ruang secara total.
"Andra Soni harus berani mengambil kebijakan tidak populis. Benahi tata ruang secara total! Jangan hanya mengumpulkan Wali Kota dan Bupati tanpa realisasi konkret," tegasnya. (mam)