Akibat Sebut Pribumi, Anies Resmi Dipolisikan

JAKARTA - Pidato politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan menggunakan istilah "pribumi" berbuntut panjang. Anies dilaporkan oleh Inisiator Gerakan Pancasila dan Benteng Muda Indonesia ke Bareskrim Polri, Selasa (17/10). Jack Boyd Lapian, hukum Inisiator Gerakan Pancasila menilai, pidato Anies telah melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. "Diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih pada 16 Oktober 2017 saat sesi acara sertijab sehubungan dengan pidato politik," kata dia di Bareskrim Polri, Jakarta Pusat, Selasa (17/10) malam. Jack menyadari memang tidak mengetahui maksud pribumi yang disampaikan Anies. Hanya saja, menurut dia, pidato Anies bertentangan UUD 1945 dan Pancasila. "Saya lihat ini memecah belah Pancasila. Pada Pancasila tak ada lagi apa bahasamu, apa ras, semua menjadi satu," tegas Jack. Sementara itu, Kepala Departemen Pidana Hukum dan HAM DPD Banteng Muda Indonesia DKI Jakarta Pahala Sirait menambahkan, pidato Anies juga melanggar Inpres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah. "Sejak ada Inpres itu tidak ada lagi istilah pribumi dan nonpribumi," tegas dia. Dia juga melampirkan bukti video pidato politik Anies ke Bareskrim. Pahala mengharapkan, laporan tersebut ditindaklanjuti agar menjadi pelajaran untuk kepala daerah lainnyam "Ini jadi pelajaran bagi kepala daerah yang akan berorasi ke depannya tidak lagi mengucapkan adanya pribumi dan nonpribumi. Karena di balik itu sangat bisa menimbulkan konflik antarsuku, ras, budaya, dan agama," tegas dia. Laporan tersebut diregestrasi dengan nomor LP/1072/X/2017/Bareskrim. Anies dilaporkan dengan Pasal 4 Huruf B ke-1 dan 2 dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi, Ras, dan Etnis. (Mg4/jpnn)