TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Syaeful Bahri, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Serang belum mengoptimalkan potensi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah. Catatan tersebut disampaikan bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Nur Agis Aulia pada 20 Februari 2026.
Menurut Syaeful, Kota Serang memiliki modal kuat sebagai kota pendidikan karena menjadi lokasi sejumlah kampus besar, seperti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Universitas Terbuka. Namun, keberadaan institusi tersebut dinilai belum terintegrasi secara maksimal dalam kebijakan pembangunan.
Ia menegaskan, kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi tidak cukup berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Kolaborasi, kata dia, harus diwujudkan dalam program konkret dan terukur.
“Kerja sama harus naik kelas. Tidak hanya MoU, tetapi ada implementasi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Syaeful menilai, kepala daerah memiliki posisi tawar kuat untuk mendorong kontribusi akademik karena kampus-kampus tersebut berada di wilayah Kota Serang. Kondisi ini seharusnya menjadi keunggulan strategis dalam merumuskan kebijakan berbasis riset.
Ia mendorong agar perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terintegrasi dengan hasil penelitian kampus. Menurutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) perlu memanfaatkan riset akademik terbaru agar program yang disusun lebih tepat sasaran dan inovatif.
Selain itu, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan magang mahasiswa dinilai dapat dimaksimalkan untuk membantu menyelesaikan persoalan di tingkat lokal. Mahasiswa dapat dilibatkan sesuai bidang keilmuan masing-masing, termasuk dalam pengembangan teknologi sederhana dan pendampingan masyarakat.
Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu contoh yang dinilai membutuhkan pendampingan berkelanjutan. Selama ini, pola pembinaan dinilai lebih banyak sebatas pelatihan dan bantuan modal tanpa pengawasan intensif.
“UMKM perlu pendampingan berkelanjutan agar usahanya berkembang dan naik kelas,” katanya.
Syaeful berharap Pemkot Serang membangun pola kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi, sehingga potensi akademik benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
Aktivis mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ardi, turut menyoroti minimnya ruang partisipasi mahasiswa dalam kebijakan daerah. Ia menilai pemerintah perlu membuka forum dialog rutin dengan unsur kampus agar gagasan mahasiswa dapat tersalurkan.
“Mahasiswa siap terlibat, tetapi harus ada ruang yang jelas dan terstruktur dari pemerintah. Jangan hanya dilibatkan saat seremonial atau kegiatan formal saja,” katanya. (ald)