Hal ini menunjukkan bahwa penataan Situ Pondok bukan hanya persoalan pengembangan wisata, tetapi juga penegakan aturan dan penyelamatan aset negara.
Status Situ Pondok berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, menyulitkan gerak cepat Pemkab dan pemerintah desa. Keberadaan bangunan liar dan praktik sewa lahan yang tidak semestinya menjadi PR besar penataan. Minimnya penataan membuat potensi Situ Pondok sebagai penggerak ekonomi lokal tidak dapat dimaksimalkan.
Kades Mus Mulyadi tidak patah arang. Ia terus mendorong inisiatif-inisiatif kecil di tingkat desa sambil berharap Pemkab Tangerang dapat mengambil peran proaktif sebagai fasilitator antara desa dan pemerintah pusat.
Saat ini, Situ Pondok Desa Sukaharja berada di persimpangan jalan, masih tetap menjadi situ biasa yang potensinya terabaikan, atau bertransformasi menjadi permata wisata yang membawa kesejahteraan.
Harapan besar kini digantungkan pada pemerintah untuk segera memberikan titik terang dan dukungan nyata, agar perjuangan Kades Mus Mulyadi tidak berakhir sia-sia dan Situ Pondok benar-benar menjadi salah satu pintu penggerak roda ekonomi desa dan daerah. (zky)