"Catatan sejarah calon kepala daerah ini juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk menyiapkan 'referendum' dalam meminta ulang kewenangan yang telah diberikan pemilih kepada kepala daerah," ungkapnya.
Lanjutnya, demi menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara, pihaknya juga mengimbau agar pengguna media sosial beralih arah, dari pembahasan hoax ke arah pengawalan pilkada. Caranya dengan membagikan informasi yang ada di website KPU RI, menyebarluaskan hasil-hasil diskusi terkait pilkada, mengurangi hujatan dan melaporkan pengguna medsos yang memupuk dan membuat status atau komentar yang menyakiti rasa persaudaraan juga merusak kehidupan politik dan demokrasi.
"Tentu, untuk bisa mencapai hal di atas, dibutuhkan kesiapan Bawaslu dan Panwaslu dalam menyiapkan strategi sosialisasi pengawasan partisipatif menyeluruh dan kreatif," ucap Brahma.
Ahmad Yani, salah seorang peserta mengaku, dia mendaftarkan diri menjadi relawan pemantau Pilkada, tidak lain ingin proses pilkada di Lebak khususnya berjalan demokratis jauh dari kecurangan dan intervensi penguasa.(*)
Suasana Sosialisasi dan pembekalan relawan pemantau pemilu pilkada Lebak 2024 oleh KIPP di Rangkasbitung, Senin (16/9/2024).