Dirjen Ditangkap KPK, Menhub Minta Maaf

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap pejabat eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub) A Tonny Budiono, Rabu (23/8) malam. Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub itu diduga menerima suap. Selain itu, dua orang yang diduga sebagai pemberi suap, merupakan pihak swasta yang juga ikut ditangkap. Dua pihak yang diduga sebagai pihak penyuap anak buah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi itu adalah pria berinsial APK dan D. ''Sudah kami tangkap,'' tutur sumber internal KPK seperti diberitakan JawaPos.com. Tim penyidik sekitar pukul 15.30 membawa laki-laki bertubuh tegap ke dalam gedung KPK. Pria yang mengenakan kemeja dan topi berwarna cokelat terlihat digiring ke dalam gedung lembaga antirasuah itu. Sebelumnya, KPK menangkap Tonny di Jakarta. Dalam OTT itu KPK mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing dalam 13 tas travelinf dan ransel. Saat ini, para pihak terjaring OTT tengah menjalani pemeriksaan intensif 1x24 jam untuk menentukan status hukumnya. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menghormati proses hukum yang tengah dilakukan KPK terkait operasi tangkap tangan kasus suap yang menjerat pejabat eselon I Kementerian Perhubungan. Menurut Taufik, kasus dugaan suap sudah beberapa kali terjadi di kementerian. Karena itu, upaya pengawasan harus ditingkatkan. "Untuk proses hukumnya kami serahkan KPK dan harus dihormati bersama-sama," kata Taufik, Kamis (24/8). Dia pun mengapresiasi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang langsung meminta maaf atas dugaan praktik suap di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. "Barusan kami sudah mendengar permintaan maaf dari Menhub," ujarnya. Taufik mengatakan, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama. Ia menilai praktik suap terjadi di Kemenhub salah satunya karena lingkup kerja yang sangat besar. Baik itu di sektor transportasi laut, darat dan udara hingga yang berhubungan dengan masyarakat banyak?. Menhub Budi Karya Sumadi minta agar semua pihak menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terkait kabar penyegelan salah satu ruang pejabat Kemenhub. “Saya ingin mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dan menghargai proses yang tengah dilakukan oleh KPK, lebih penting lagi mari kita junjung tinggi azas praduga tidak bersalah,” ujar Budi di Jakarta, Kamis (24/8). Budi memina agar semua pihak bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. “Semoga kejadian ini bisa meningkatkan semangat untuk bekerja demi kemajuan bangsa dan melayani kepentingan masyarakat,” katanya. Budi juga berpesan kepada seluruh karyawan Kementerian Perhubungan, khususnya karyawan Ditjen Perhubungan Laut untuk tetap bekerja seperti biasa dan tetap tenang. Kabar tentang penangkapan Tonny oleh KPK juga mengejutkan tetangganya di kompleks Mess Perwira Bahtera Suaka di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Di kompleks perumahan itu, Tonny tinggal di blok B 1-2. Salah satu tetangga Tonny yang bernama Andre (54) menuturkan, pejabat kelahiran Pekalongan, 13 Juli tahun 1958 itu pernah membuat warga di kompleks tersebut terheran-heran. Sebab, Tonny membeli tanah untuk pemakaman di San Diego Hills, Karawan sekitar Rp 1 miliar. "Kaget juga dia beli tanah Rp 1 miliar untuk pemakaman di sana, uang dari mana? Kan hanya seorang dirjen," kata Andre. Lebih lanjut Andre mengatakan, Tonny juga menyekolahkan dua putra dan putrinya di Amerika Serikat. "Dua anaknya kuliah di Amerika, anaknya cowok dan cewek," sambung dia. Andre yang juga anak pensiunan pejabat di Direktorat Perhubungan Laut itu mengaku paham soal besaran gaji dari seorang dirjen di Kemenhub. Karena itu, katanya, sangat janggal bila Tonny bisa menguliahkan dua anaknya di AS dan membeli lahan pemakaman untuk istrinya di San Diego Hills. “Saya juga tidak tahu apakah ATB memiliki usaha lain atau apa sehingga memiliki penghasilan lebih," pungkasnya.(jpnn/JPC)