"Kalau banyak TPS itu, maka honorer adhoc baik PPK, PPS dan KPPS yang dikeluarkan KPU privinsi banyak. Ketika regulasi mengatur 600 maka ada penghematan dan tingkat kesulitan di KPPS tidak begitu sulit karena hanya 2 surat suara yakni gub atau walikota/bupati," ungkapnya.
Taufiq menuturkan, ada upaya maksimal yang dilakukan KPU untuk mengefektifkan, mengefesienkan anggaran yang diterima dari pemrpov maupun pemkot atau pemkab.
"Anggaran pada pilkada mendatang yang kita ajukan Rp47,5 miliar, sedangkan pada 2020 kita ajukan Rp65 miliar," ungkapnya. (*)