"Jangan sampai nantinya investasi masuk, masyarakat Banten jadi penonton, jadi tugas kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Provinsi Banten, baik itu melalui SMK kejuruan dan juga BLK yang ada di Provinsi Banten," ungkapnya.
Saat ditanya terkait adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses rekrutmen, kata Airin, harus ada kebijakan yang perlu diperhatikan terutama pada saat mengeluarkan izin.
"Maka tugas pemerintah kabupaten atau kota untuk memastikan ada keberpihakan dari perusahaan untuk bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar," jelasnya.
Di samping itu, SDM juga harus diciptakan kepada masyarakat lainnya melalui pelatihan-pelatihan, sehingga memiliki keterampilan guna mendukung kebutuhan di perusahaan.
"Jadi pengalaman saya ketika ada pembangunan apartemen dan mall di Tangerang Selatan, saya meminta kepada para pengusaha sebanyak 30 persen tenaga kerja itu berasal dari masyarakat lokal dengan kompetensi dan SDM yang berkualitas," katanya.
Kedua yang harus dilakukan untuk mencegah praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja adalah harus ada transparan dan terbuka.
"Pada saat ada lowongan lapangan pekerjaan itu harus terbuka kepada masyarakat secara luas," paparnya. (*)