Peningkatan pendapatan masyarakat dinilai bisa menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Peningkatan itu sendiri akan terjadi bila produktivitas masyarakatnya juga baik. Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Indonesia Development Forum di The Westin, Jakarta, Rabu (8/9). Menurut dia, saat ini pemerintah telah melakukan beberapa langkah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat. Salah satunya melalui bantuan sosial dan subsidi.
"Demi konsumsi yang besar, baik untuk bahan bakar juga, untuk raskin yang kurang mampu. Kita berikan program cash transfer seperti program keluarga harapan (PKH) dan juga subsidi lainnya kepada penduduk. Tapi ini tentu belum cukup. Yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. karena subsidi yang diperbesar maka mengurangi kemungkinan kita bangun infrastruktur," imbuhnya.
Meski demikian, hal itu dianggap masih belum cukup. Masih ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diperbaiki dan diawasi guna mendorong peningkatan pendapatan masyarakat yang tepat sasaran seperti dana desa.
"Tentu maka subsidi KUR, dana desa mustinya tentu diperbaiki dan diperbanyaak walaupun hari terakhir banyak kritikan tentang cara kita memberikan, begitu besar ke desa tapi juga bocor di kalangan menengahnya. Ini semua banyak hal. Artinya yang penting adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana membimbing masyarakat kita, apa petani, buruh, karyawan lain untuk tingkatkan produktivitasnya," jelas dia.
Lebih lanjut, JK tidak ingin pemerintahan yang sekarang melakukan pemborosan berlebihan terhadap subsidi. Menurutnya, hal itu tidak akan banyak membantu dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.
"Hal dasar yang telah kita jalankan adalah tentu untuk mengurangi kemiskinan, juga memperbaiki kesenjangan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan, kemungkinan pendapatan dan mengurangi pengeluarannya. Dalam mengurangi pengeluaran tentu kita tau semua kita telah berikan banyak subsidi, apa subsidi listrik, BBM, pupuk. Kita pernah mencapai subsidi hampir Rp400 triliun atau 20 persen dari APBN pada 2014. Sungguh tinggi," tutupnya. (cr4/JPC)