Partai Demokrat Bereaksi Keras

"Tuduhan tak berdasar dan keji tersebut tak pantas keluar dari seorang tokoh sekelas Victor Laiskodat. Tuduhan kejam tersebut justru mengerdilkan ketokohan yang bersangkutan dan sangat mengadu domba masyarakat NTT yang selama ini dikenal harmonis dan cinta damai," tegas Benny dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (3/8)

Tuduhan bahwa Partai Demokrat adalah salah satu parpol yang pada tingkat nasional tidak mendukung Perppu Ormas radikal sehingga harus dibunuh di NTT, Benny mengungkapkan hal tersebut sebagai upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas Demokrat di NTT khususnya dan di tingkat nasional umumnya. "Pernyataan yang secara sederhana menyamakan sikap kritis terhadap Perpu dan pembubaran HTI dengan sikap mendukung HTI dan Ormas radikal sangat tendensius, menzalimi dengan maksud agar PD dijauhkan dari rakyat NTT," kata politikus asal Flores NTT ini. Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR ini menambahkan, ajakan kepada rakyat NTT untuk tidak mendukung dan tidak memberi tempat kepada partai yang dimotori oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah pasti berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang segera akan berlangsung di NTT, baik terkait Pilkada Gubernur pun Pilkada sepuluh kabupaten. "Ada keinginan dari kekuatan politik tertentu agar kader-kader terbaik Partai Demokrat tidak memimpin dan tidak ikut kontestasi dalam Pilgub dan Pilkada sepuluh kabupaten. Langkah ini sungguh kami sesalkan karena dapat menyesatkan dan hanya ingin menjauhkan Demokrat dari rakyat NTT," tegasnya. Partai Demokrat tingkat nasional termasuk di NTT mendukung setiap ikhtiar pemerintah untuk menutup pintu terhadap tumbuh kembangnya ormas-ormas radikal di masyarakat yang secara tegas menolak ideologi Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan anti kebhinekaan. Bagi Partai Demokrat Pancasila, UUD 1945, NKRI dan kebhinekaan adalah harga mati. Karena itu adalah menjadi panggilan sejarah untuk terus mengawal Pancasila, NKRI, kebhinekaan dan melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai hukum negara tertinggi. "Saya meminta saudara Victor Laiskodat segera mencabut tuduhan tak berdasar tersebut dan meminta maaf kepada Partai Demokrat, atas pernyataannya yang menyesatkan dan dapat menimbulkan keresahan publik di masyarakat NTT khususnya," pungkasnya. Sebelumnya, beredar sebuah video berdurasi 02.05 menit‎ isinya adalah pidato yang diduga dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat. Video itu diduga saat dia mengisi sebuah acara partai di Kupang, NTT. Dalam video itu Victor mengenakan pakaian putih berdiri di atas mimbar. Video ini Victor menyindir empat partai politik yang mendukung kelompok ekstrimis tumbuh sebur di NTB. Empat partai itu adalah, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Anggota Komisi I DPR ini lewat pidatonya mengaku gelisah adanya kelompok anti terhadap Pancasila yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara khilafah atau Islam. Oleh sebab itu dia mengajak masyarakat di NTB menolak kelompok tersebut dan menyarankan masyarakat untuk bisa memberikan tindakan tegas terhadap kelompok yang anti terhadap Pancasila ini. Berikut ini isi pidato yang diduga dilakukan oleh Victor. "Kelompok ‎ekstrimis ini mau bikin satu negara lagi yang tidak mengakui negara NKRI lagi. Mereka ganti dengan negara Khilafah, negara khilafah itu berarti tidak ada NKRI. Ada sebagian kelompok ini yang hari ini mau bikin negara khilafah, dan celakanya partai-partai pendukungnya itu ada di NTT juga‎ yang dukung supaya ini kelompok ekstrimis ini tumbuh di NTT, partai nomor satu Gerindra, partai nomor dua namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, partai nomor empat namanya PAN". "Situasi nasional ini partai mendukung kaum intoleran yang tidak suka dengan orang lain, yang tidak suka dengan agama lain, yang tidak suka satu suku, dan satu bangsa. Jadi catat baik-baik yang calon bupati, calon gubernur, calon DPR yang dari partai tersebut kalau tusuk maksudnya pilih supaya ganti negara khilafah." "Mengerti negara khilafah semua wajib salat, semua wajib, semua tidak lagi ke gereja. Mengerti negara khilafah tidak boleh ada perbedaan semua harus salat. Saya tidak provokasi tapi orang timur nanti tumbuh negara hilang kita bunuh mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965 mereka tidak berhasil kita yang eksekusi mereka.‎ Semua punya ketua umum di sana suruh jangan tolak-tolak itu Perppu yang melarang untuk Perppu Nomor 2 tahun 2017". (cr2/JPC)