Total Piutang PBB di Tangsel Hampir Rp 1 Triliun

SERPONG, TANGERANGEKSPRES.CO.ID - Jumlah piutang pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kota Tangsel mencapai hanpir Rp 1 triliun. Piutang tersebut merupakan potensi pendapatan dari PBB dan bila terbayar maka bisa digunakan untuk membangun Kota Tangsel. Sekretaris Bapenda Kota Tangsel Rahayu Sayekti mengatakan, total piutang PBB hampir mencapai Rp 1 Triliun. "Total piutang PBB ini terhitung dari 2014 sampai sekarang," ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu. Wanita yang biasa disapa Ayu ini menambahkan, tahun ini capaian tagihan piutang baru mencapai Rp 51 miliar dari sekitar Rp 1 trilun. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tagihan piutang tersebut. "Upayanya salah satunya dengan memberikan diskon, membantu khususnya orang-orang yang mau bertransaksi tanah dan properti dan lainnya dia bisa melunasi tunggakannya tadi dengan diberikannya insensif diskon 75 dan 30 persen. Jadi kita berharap bisa mengurangi total tunggakan piutang kita," tambahnya. Menurutnya, diskon ketetapan tersebut adalah pertama untuk ketetapan PBB tahun di bawah tahun 2014 diskonnya 75 persen dari nilai ketetapan. Tahun 2014 sampai 2020 diskonnya 30 persen dari nilai ketetapan, hanya untuk mendapat diskon kedua itu harus melunasi ketetapan tahun berjalan 2023. "Setelah tahun berjalan 2023 dilunasi maka bisa mendapat diskon tadi dan denda-denda terhutangnya hilang dan pokoknya dapat diskon," jelasnya. Wanita berkerudung ini mengungkapkan, pada 2023 ini ada diskon ketetapan tahun berjalan. Yakni, bayar Januari sampai April itu didiskon 10 persen dari ketetapan tahun berjalan. Pada Mei - Juni diskon 5 persen dari ketetapan tahun berjalan. "Kalau sekarang sudah tidak ada diskon," ungkapnya. Ayu mengaku, dengan adanya banyak utang yang belum dibayar tentu dampaknya mempengaruhi neraca pendapatan. "Semoga dengan adanya diskon dan sekarang sudah masuk Rp 59 miliar dari tunggakan," tuturnya. Ayu menjelaskan, untuk capaian ketetapan dari realisasi PBB 2023 sampai 7 November 2023 sebesar Rp 410 miliar (95,44 persen) dari total target Rp 430 miliar. Sedangkan BPHTP dari target Rp 606 miliar sudah tercapai Rp 509 miliar atau 84,7 persen. "Kita optimis sampai akhir Desember target akan tercapai," ungkapnya. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut. Salah satunya dengan melakukan penagihan tunggakan PBB secara berkala dan keliling (Pentungan) ke 54 kelurahan. Layanan ini seperti pelayanan keliling awal pasca didistribusikan SPPT. "Yang menagih dari Bapenda langsung, kalau pengelola PBB kelurahan dan kecamatan dan RT RW itu membantu kita mensosialisasikan kegiatan kita. Perhitungan ini rutin dilakukan tiap tahun dan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 31 Agustus," tutupnya. (*) Reporter: Tri Budi Editor: Sutanto bin Omo