Banyak Pantai Garam Langka

JAKARTA-Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengaku heran, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia justru mengalami kelangkaan garam. Politikus Partai Demokrat itu pun mendesak Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah kelangkaan garam yang melanda Indonesia. Menurut Agus, sekarang ini banyak pabrik garam yang tutup karena pemerintah tidak mempunyai kebijakan yang berpihak pada industri garam. "Dalam persoalan garam itu pemerintah harus serius," tegasnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8). Wakil ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu menambahkan, persoalan garam sekarang sudah sangat serius. "Ibaratnya bukan lampu kuning lagi, tapi sudah lampu merah," ujarnya. Menurut dia, pemerintah memang bisa saja mengimpor garam untuk mengatasi kelangkaan. Namun, impor seharusnya bukan menjadi solusi. “Kebiasaan seperti ini harus dihilangkan. Masa setiap krisis ditanggulangi dengan impor?” katanya. Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat itu menilai impor garam menandakan menteri-menteri terkait tidak punya kemampuan mengatasi persoalan garam. “Aduh, betul-betul kemampuan yang tidak dimiliki menteri terkait. Habis, impor, habis, impor," sindirnya. Karena itu, Agus mendesak menteri dan BUMN harus betul-betul memberdayakan dan memperkuat PT Garam. "Presiden harus memberikan peringatan keras kepada Menteri BUMN untuk PT Garam ini," katanya. Agus merasa heran lantaran Menteri BUMN dan PT Garam tidak mempunyai kebijakan yang bagus untuk mengantisipasi masalah itu. "Kita bertahun-tahun hidup, baru sekarang ini masalah garam betul-betul hancur," tuntasnya. Kritikan keras juga datang dari Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Jazuli Juwaini. Politisi asal Ciputat Kota Tangsel ini mengatakan, seharusnya pemerintah tidak serta merta mengambil kebijakan impor garam. Seharusnya kata Jazuli, pemerintah harus melakukan inventarisir masalah secara cermat mengapa bisa terjadi kelangkaan garam. "Jangan sampai ada permainan pihak-pihak tertentu yang menciptakan kondisi kelangkaan untuk mengeruk keuntungan dan merugikan petani garam," kata Jazuli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8). Seperti diketahui, pemerintah memutuskan mengimpor 75 ribu ton garam akibat kelangkaan saat ini yang menyebabkan melonjaknya harga garam di pasaran. Jazuli mengingatkan, petani garam harus diproteksi agar tidak menderita kerugian akibat kebijakan importasi yang mudah saja dikeluarkan pemerintah dengan dalih kelangkaan stok. "Apalagi dalam waktu dekat akan memasuki masa panen garam. Kalau garam impor masuk, bisa jatuh harga garam petani," ujarnya. Menurut dia, akar masalahnya harus dicari terlebih dahulu sebelum memutuskan impor. Pemerintah memang harus menstabilkan harga. Kalaupun kebijakan importasi diambil, lanjut Jazuli, harus dipastikan clear dulu sumber masalahnya, termasuk data kebutuhannya yang tidak tertutupi dari petani garam. "Saya dengar analisis di lapangan terkait berapa sebetulnya kebutuhan garam nasional belum clear betul," ujarnya. Artinya, lanjut Jazuli, belum didapat total stok garam nasional saat ini sehingga pemerintah bisa mendapatkan angka pasti supply and demand dari garam konsumsi. Sebagai negara dengan garis pantai dan lautan yang luas semestinya Indonesia bisa lebih optimal mengembangkan industri atau produksi garam nasional. "Maka, jangan buru-buru buka keran impor," tegas Jazuli.(jpnn)