KOTA TANGERANG, tangerangekspres.co.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang meminta Dinas Sosial Kota Tangerang membuka data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) ke publik. Hal itu terkait adanya program bantuan sosial yang selama ini diberikan pemerintah yang diperuntukan bagi masyarakat dari kalangan ekonomi rendah.
Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arif Wibowo menyatakan, selama ini bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah disinyalir banyak salah sasaran. Dia menyebut, melalui konstituennya di DPRD Kota Tangerang, pihaknya sampai saat ini sulit mendapatkan DTKS keluarga penerima manfaat (KPM) dari dinas tersebut.
"Alasannya katanya dikhawatirkan data tersebut disalahgunakan oleh partai politik, kan ngaco," ungkap Arif usai menggelar aksi flashmob penolakan kenaikan harga BBM di Jalan Sudirman, Tangerang, Sabtu (10/9).
Arif menegaskan, dinas terkait harus membuka DTKS itu kepada publik agar semua elemen mengetahui apakah KPM yang selama ini mendapatkan bansos benar-benar dari keluarga tidak mampu. Dia menyebut, DTKS yang saat ini digunakan dinas terkait masih mengacu data lama yaitu DTKS tahun 2016 sebelum adanya pandemi. Menurutnya, sudah bukan rahasia umum masyarakat dari kalangan mampu juga banyak yang mendapatkan bansos dari pemerintah tersebut bahkan dari kalangan pejabat.
Dikatakan Arif, pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat tidak mampu yang tidak mendapatkan bansos baik Program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) bahkan bantuan sosial dari Pemkot Tangerang termasuk bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu yaitu, Tangerang Cerdas (Tangcer).
"Data yang digunakan kan itu-itu aja data tahun 2016," tukasnya.
Menurutnya, pihaknya melalui konstituennya sering melakukan advokasi aduan masyarakat yang tidak mendapatkan bansos. Setelah dilakukan pengecekan ke petugas sosial masyarakat (PSM) yang berkantor di setiap Kelurahan ditemukan bahwa warga tersebut sebenarnya sudah terdaftar namun tidak mendapatkan bansos. Selain itu terdapat warga yang seharusnya mendapatkan bansos malah belum terdaftar.
"Sekarang mereka sudah pada dapet setelah dilakukan advokasi," imbuhnya.
Oleh karenanya, sambung Arif, PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebab bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebagai pengganti subsidi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat terdampak kenaikan BBM disinyalir salah sasaran. Sebab data penerima manfaat masih mengacu pada DTSK lama yang dinilai salah sasaran.
Selain itu, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi dinilai bukan merupakan solusi mengatasi permasalahan yang terjadi. Pasalnya, kenaikan harga BBM bersubsidi bakal menimbulkan efek domino atau menimbulkan masalah baru yang menambah kompleksitas ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit dari keterpurukan dihantam Pandemi. Covid-19 dua tahun terakhir.
Melalui aksi flashmob yang dilakukan ratusan kader PKS di beberapa titik jalan protokol di Kota Tangerang dengan membentangkan spanduk yang bertuliskan penolakan harga BBM, sebagai sikap politik yang jelas untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Aksi flashmob PKS Kota Tangerang ini juga bagian dari edukasi dan mengajak masyarakat luas untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," tandasnya.
Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Sebut Penyaluran BLT BBM Salah Sasaran
Minggu 11-09-2022,10:58 WIB
Editor : admin
Kategori :