Sistem Zonasi Efektif Dekatkan Siswa dengan Sekolah

CIPUTAT-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel mengklaim sistem zonasi yang dibuat pusat lebih baik. Karena, dengan cara ini siswa bisa lebih dekat dengan sekolah. Dengan begitu, konsentrasi siswa dalam belajar lebih efektif. Hal ini, disampaikan Plt Kepala Dindikbud Kota Tangsel Taryono menanggapi maraknya kecaman warga terkait polemik dalam penerimaan siswa baru. Taryono menegaskan, PSB onlline dan penerapan sistem zonasi itu berjalan dengan cukup baik. Menurutnya, sistem zonasi dinilai efektif untuk pemerataan pendidikan. Pihaknya juga sudah melakukan upaya pemerataan pendidikan di Kota Tangsel itu dengan mengelompakan sistem zonasi menjadi tiga bagian. Yakni zona 1 Kecamatan Serpong dan Serpong Utara terdiri dari 7 SMP negeri, zona 2 Pamulang dan Setu 7 sekolah, dan zona 3 wilayah Ciputat, Ciputat Timur, dan Pondok Aren 8 sekolah. “Cukup baik sistem yang diberlakukan Kemendikbud ini. Dengan zonasi, esensinya mendekatkan siswa dengan sekolah. Tak masalah penilaiannya. Terjadi masalah karena ada sejumlah pendaftar yang tidak memiliki administrasi kependudukan dengan lengkap. Sehingga, jarak yang dekat dengan sekolah pun kalau dokumen seperti KTP dan KK nya tidak valid maka pendaftar itu masuknya ke dalam zona luar, dan hanya 5 persen kuotanya,” katanya. Kemarin, kecaman atas karut-marutnya sistem PSB online di Kota Tangsel.  Kecaman dilakukan oleh sejumlah pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangsel dengan cara demonstrasi di depan Pusat Pemerintahan Kota Tangsel Rabu (12/7). Mereka menilai PSB online dilakukan serampangan tanpa pertimbangan matang. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris KNPI DPD Kota Tangsel Sigit Sungkono. Menurutnya, banyaknya permasalahan yang dialami belasan ribu pendaftar membuktikan pelaksanaan PSB onlline tidak dipersiapkan dengan cukup baik. Bahkan, sejak tahun lalu, pihaknya sudah menyampaikan berbagai catatan penting kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel dalam melaksanakan PSB berbasis online. “Cukup banyak masalahnya. Mulai dari server yang tak dapat diakses, nomor induk kependudukan (NIK) yang tak bisa diinput, sampai dengan sistem skoring yang tidak sesuai. Sejak tahun lalu pelaksanaan PPDB yang berbasis online ini sudah kita bahas dengan Dindik, tapi seolah angin lalu hasil evaluasinya, sistem penerimaan masih semrawut,” ujarnya usai demonstrasi. Sigit juga menilai, PSB online yang juga menerapkan sistem zonasi ini menimbulkan kerentanan. Bahkan tak menutup kemungkinan praktik monopoli penilaian terjadi. Sebab, dugaan itu muncul atas keluhan walimurid. Atas berbagai kerancuan sistem PSB online, Sigit dan unsur pemuda Tangsel lainnya meminta Walikota Tangsel mengkaji sistem skoring PSB online dan mempercepat penambahan SMP dan Madrasah Tsanawiyah negeri yang merata di seluruh wilayah Kota Tangsel. “Contoh kasus, ada wali murid dari Jombang yang menyampaikannya pada posko pengaduan yang kita buat. Cukup aneh, nilai anaknya bagus, domisili di kelurahan dekat sekolah dan juga berprestasi. Nilainya bagus tapi kenapa tidak diterima ini sangat membingungkan orang tua murid. Kita meminta Walikota Tangsel harus mengambil sikap mengkaji sistem penilaian dan pendaftaran. Ketersediaan sekolah SMP negeri juga jangan lamban didirikan, harus segera didirikan. Karena sangat tidak berbanding lurus dengan jumlah pendaftar yang sangat banyak,” tandasnya. (mg-22/esa)