Bawaslu Siapkan Tim Siber Kabupaten/Kota

SERPONG-Pengawasan pilkada 2020 berbeda dari biasanya. Lantaran, penyelenggaraan tahapan dibuat sesuai protokol kesehatan. Seperti, kampanye yang bakal banyak digelar dengan cara dalam jaringan (daring). Untuk itu, Bawaslu RI akan menyiapkan tim siber untuk bawaslu kabupaten/kota. Hal ini untuk memastikan tahapan-tahapan pilkada yang dilakukan secara online bisa terawasi dengan maksimal. Hal itu diungkapkan Anggota Bawasalu RI Fritz Edward Siregar saat mengunjungi kantor Bawaslu Kota Tangsel, di kawasan BSD, Selasa (30/6). Menurut Fritz, dalam pilkada 2002 ini memang undang-undang pemilu memberi ruang lebih pada kegiatan tahapan berbasis daring. Wal hasil, banyak agenda tahapan yang dilakukan secara virtual. "Memang, kalau kita melihat undang-undang pemilu mengatur lebih rigit terkait kampanye internet. Ini salah satu kompensasi dalam mencegah penyebaran covid-19," ungkapnya, di sesi wawancara dengan awak media. Jika mengacu pada peraturan KPU (PKPU) dalam kedaan bencana, sejatinya masih dibolehkan ada pertemuan antara calon dengan warga. Hanya saja, jumlah peserta dibatasi 20 orang saja. Selain itu, diwajibkan menerapkan protokol kesehatan dalam pertemuan itu. Kemudian, di suasana pandemi ini juga calon atau peserta pilkada dibolehkan melaukan pertemuan virtual. Termasuk, melakukan konferensi langsung melalui saluran media sosial. "Selama dia (calon) tidak melanggar ketentuan atau batasan-batasan yang dilarang, tidak masalah. Tapi, ketika ada materi menghasut, mengadu domba, mengubah pancasila dan UUD, itu bagiaan yang dilarang," katanya. Maka, lanjutnya, untuk memaksimalkan pengawasan itu Bawaslu RI akan menyiapkan tim siber guna memantau setiap kegiatan kampanye yang dilakukan calon. Selama ini, tim siber hanya ada di Bawaslu RI. Namun, ke depan atau di pilkada ini akan dibentuk di setiap kabupaten/kota yang tengah menyelenggarakan pilkada. "Di dalam pengawasan medsos, akan dibentuk tim siber. Memang, selama ini ada di kita (Bawaslu RI) sekarang, akan diterapkan juga di kabupaten/kota. Sehingga, apabila ada temuan-temuan atau laporan-laporan bisa ditangani di daerah," paparnya, seraya meminta warga untuk juga peduli dengan aktivitas di media sosial terkait dengan pilkada. Selain dengan membentuk tim siber, lanjut Fritz, Bawaslu RI juga sudah bekerja sama dengan platform di bidang internet. Serta, sudah melakukan Memorandum of Action (MOA) dengan Kemenkominfo, dan Tim Siber Mabes Polri untuk penanganan pelanggaran pilkada dalam jaringan. "Tapi itu khususnya untuk takedown (menurunkan konten atau menutup akun, red) yang berisi konten kampanye yang dilarang apakah karena melanggaran UU KPU atua KUHP, pasal 69," papar pria yang pakar hukum tata negara ini. Lebih lanjut Fritz menerangkan, untuk memaksimalkan pengawasan kampanye daring, pihaknya juga akan meminta akses kepada KPU dalam setiap kegiatan kampanye daring. Sehingga, nanti bawaslu bisa memantau secara aktif kegiatan dimaksud. "Kalau kampanye daring, jumlah peserta dan durasi itu tidak dibatasi," kata Fritz yang dalam kunjungan itu turut disambut Ketua Bawaslu Banten beserta sejumlah anggota. Di bagian lain, Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Moh Acep menambahkan, terkait tim siber di Bawaslu Kota Tangsel, bukan menjadi ranahnya. Melainkan akan dibentuk oleh Bawaslu RI. Adapun selama ini, tim siber biasanya dibentuk menjelang pemungutan suara. " "Kalau kampanye online kan sudah bekerja sama dengan Kominfo. Itu artinya, tim siber hanya terkait meminta takedown konten atau menelusuri akun. Kalau kampanye daring nanti kan difasilitasi oleh KPU. Akan ada akun kampanye nanti. Tapi, kita belum tahu karena itu masih dibasah KPU," ujarnya. Sementara, Anggota KPU Kota Tangsel Ahmad Mudjahid Zein mengatakan belum bisa memberikan komentar banyak terkait hal itu. Menurutnya, ketentuan itu akan diatur dalam PKPU yang sampai saat ini belum terbit. "PKPU-nya belum terbit. Jadi belum bisa berkomentar. Nanti kalau sudah ada PPKU resmi, saya sampaikan. Kalau belum resmi dan muncul dari sumbernya penyelenggara kan repot," katanya. (esa)