Bulog Gelontorkan Bansos Presiden Tahap Kedua, Bansos Covid-19 Jadi Rp 300 Ribu/Bulan

JAKARTA - Pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk mengatasi dampak wabah virus corona baru (Covid-19) akan diperpanjang hingga Desember 2020. Sementara itu, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dilanjutkan hingga September 2020. “Diputuskan dalam sidang kabinet, yakni untuk Bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako, pertama, Bansos ini diperpanjang sampai Desember 2020,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selepas rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (3/6). Rapat terbatas itu membahas penetapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan perubahan postur APBN tahun 2020. Dalam rencana sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Bansos hanya hingga September 2020. Meskipun jangka waktu pemberian Bansos diperpanjang, Menkeu mengatakan, pemerintah akan mengurangi nilai nominal Bansos. Nilai manfaat Bansos untuk penerima di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) turun menjadi Rp 300 ribu dari Rp 600 ribu per bulan terhitung pada Juli 2020 hingga Desember 2020. Hal itu juga berlaku bagi ketentuan Bansos tunai di luar Jabodetabek. “Non-Jabodetabek juga dilakukan perpanjangan sampai Desember 2020. Namun, dari Juli-Desember nilai manfaatnya turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu per bulan. Penyaluran Bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash. Akan dilakukan transfer ke nama dan akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan Pemda,” kata Menkeu. Sementara itu, BLT dana desa akan diperpanjang dari Juli hingga September 2020. Namun, penerima manfaat Juli hingga September akan turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu. Dengan begitu, total alokasi BLT dana desa akan mencapai Rp 31,8 triliun. "Penerima Bansos ini adalah mayoritas petani, peternak sebanyak 18,4 juta orang, pedagang, pekerja sektor swasta 4,2 juta orang, supir, sektor komunikasi 1,3 juta orang, nelayan 900 ribu orang, dan sektor lainnya,” katanya. Senada dikatakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) RI, Profesor Muhadjir Effendy mengatakan, masyarakat akan menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat sampai Desember 2020. Bantuan ini ditunjukkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Muhadjir menegaskan, bantuan senilai Rp 600 ribu per KK memang akan diperpanjang sampai akhir tahun. Namun besaran tersebut hanya berlaku untuk tiga bulan ke depan. Sisanya, masyarakat hanya menerima bantuan tunai sebesar Rp 300 ribu per keluarga. "Untuk menyongsong new normal itu dikurangi. Artinya, nilainya ya (yang dikurangi) bantuan tetap," jelas Muhadjir saat mengunjungi Kantor Pos Kota Malang, Rabu (3/6). Menurut Muhadjir, sekitar 90 persen bantuan tunai telah diterima masyarakat terdampak Covid-19 saat ini. Sisa presentase 10 persen terjadi di wilayah yang pengirimannya memerlukan waktu cukup lama. Proses tersebut diprediksi bisa memakan waktu setidaknya dua pekan. Sementara itu, Direktur Utama Bulog Budi Waseso dalam siaran pers mengatakan, Perum Bulog bakal kembali menyalurkan Bansos tahap kedua di wilayah Jakarta, Boogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi bagi 1,85 juta keluarga miskin dan rentan yang terdampak Covid 19 pada bulan ini. "Bulog dinilai berhasil melakukan penyaluran Bansos beras presiden tahap I maka dipercaya kembali melanjutkan tahap II. Tahap kedua langsung saya awasi karena merupakan amanah untuk menjaga kepentingan rakyat banyak,” kata Budi. Ia menegaskan, guna memastikan proses penyaluran Bansos beras presiden berjalan lancar, Bulog telah membentuk tim pemantauan dan evaluasi untuk memantau dan mengawasi langsung penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat. Budi menjelaskan, penyaluran Bansos presiden tersebut dilakukan melalui Kementerian Sosial bersama Bulog. Bulog kembali menyediakan stok beras bagi keluarga miskin dari rentan yang terdampak Covid 19 sebanyak 1,85 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang mulai disalurkan sejak 1 Juni lalu. “Tugas tim monev di lapangan mendapat dukungan penuh pemerintah, dan mereka harus memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial ini berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Jadi, Bulog bisa menjamin bahwa program ini berjalan lancar,” katanya menambahkan. Budi mengeklaim tim monev bekerja dengan cepat dan efektif dalam memantau dan menyelesaikan berbagai temuan, baik berupa keluhan warga maupun gangguan dalam proses distribusi bantuan sosial beras dari presiden. Hasil temuan tim monev secara umum berupa keluhan warga mengenai kualitas beras dan timbangan yang tidak sesuai di wilayah Jakarta Timur beberapa waktu lalu. Namun, ketika diverifikasi, terdapat dua sumber pemasok, sementara beras yang dipasok Bulog sudah sesuai dengan aturan. Ia pun menegaskan, upaya mendiskreditkan Bulog akan ditangani secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Terlebih, sembako tersebut merupakan bantuan untuk warga yang mengalami kesusahan. "Bulog terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu menyukseskan program pemerintah selama masa penangan penyebaran pandemi Covid-19," katanya.(rep)