Opsi Larangan Mudik Dikaji, Pemerintah akan Larang Kendaraan Keluar Jakarta

JAKARTA – Pemerintah saat ini mulai mempertimbangkan kebijakan larangan mudik. Meskipun begitu, saat ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait masih menggodok beberapa opsi terkait pelaksanaan mudik Lebaran 2020. "Kami sudah bersepakat, hal yang paling utama adalah menjaga keselamatan masyarakat. Atas berbagai pertimbangan ini, kami melihat opsi kebijakan pelarangan mudik," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi, Selasa (24/3) malam. Jodi mengatakan, saat ini terdapat tiga skenario yang tengah dibahas kementerian terkait. Skenario pertama, yakni, mudik Lebaran dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kedua yaitu meniadakan mudik gratis oleh perusahaan. Ketiga, adalah pelarangan mudik. "Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada presiden," kata Jodi. “Kemenhub berencana akan mengambil sejumlah langkah taktis. Di antaranya melarang kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang akan menuju wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur,” kata Jodi. Dia menambahkan, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri akan tetap melaksanakan Operasi Ketupat. Sementara itu, TNI akan menjaga sejumlah objek vital seperti pintu tol dalam mendukung kebijakan tidak mudik Lebaran 2020. Meskipun begitu, Jodi menegaskan, semua rencana tersebut belum ada keputusan finalnya karena menunggu kondisi penyebaran virus corona atau Covid-19. “Pemerintah mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat, termasuk menghadapi puasa dan hari raya Idul Fitri,” kata Jodi. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga sudah melakukan rapat koordinasi kebijakan tidak mudik Lebaran 2020 pada Senin (23/3). Hal tersebut dilakukan untuk membatasi penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia akibat mudik. "Kita harus hitung berbagai skenario untuk memastikan keselamatan masyarakat," ungkap Luhut. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengharapkan masyarakat tidak melaksanakan mudik Lebaran pada tahun ini. "Saat ini kami juga aktif mendorong masyarakat untuk tidak mudik, meminimalisir mobilisasi agar tidak memperluas kemungkinan penularan Covid-19," kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, Senin (23/3). Budi menegaskan, saat ini semua pihak akan berganti fokus saling bantu-membantu antara pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi penularan Covid-19. Sebab, dengan adanya mudik maka akan melibatkan arus orang banyak yang akan melakukan perjalanan. Pemerintah saat ini mengimbau agar masyarakat tidak melaksanakan mudik, PT Jasa Marga (Persero) Tbk saat ini pun sudah merancang persiapan untuk skenario mudik Lebaran 2020. "Jasa Marga mendalami beberapa skenario terkait penanganan arus lalu lintas mudik," kata Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru seperti dilansir Republika.co.id, Rabu (25/3). Dia menjelaskan pembahasan mengenai skenario tersebut dilakukan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Pada dasarnya, kata Heru, Jasa Marga siap melaksanakan arahan dari pemerintah mengenai kebijakan mudik Lebaran 2020. "Kami juga menerima dan mendukung imbauan pemerintah, agar masyarakat tidak mudik dan tidak piknik saat musim Lebaran 2020, untuk menekan penyebaran Covid-19," ujar Heru. Heru memastikan saat ini Jasa Marga juga sudah memulai sosialisasi melalui akun media sosial resminya. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengikuti imbauan agar tidak mudik dan piknik saat Lebaran 2020. "Tidak mudik ke kampung halaman menjadi salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia," ungkap Heru.(rep)