Ancaman Bencana 2020, Gempa Bumi dan Gunung Meletus

JAKARTA - Sepanjang 2019 menunjukkan bahwa tren peristiwa bencana mengalami peningkatan. Akan tetapi jumlah korban dan kerugian menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Itu merupakan hasil rekapitulasi data bencana yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), melalui Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom) "Bencananya naik, tapi korban jiwa menurun," kata Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo kemarin kemarin (30/12). Selama kurun waktu tahun 2019, BNPB mencatat sebanyak 3.768 kejadian bencana dan didominasi oleh bencana banjir, longsor dan puting beliung dengan presentase 99 persen bencana hindrometereologi dan 1 persen geologi. Dari angka tersebut BNPB mencatat dampak korban jiwa akibat bencana sebanyak 478 korban meninggal dunia, 109 hilang, 6,1 juta jiwa mengungsi dan 3.419 luka-luka. Agus mengatakan, melihat dari proyeksi perkiraan bencana pada tahun 2020 dari berbagai sumber Kementerian/Lembaga serta para pakar, tren yang harus diwaspadai adalah jenis bencana geologi seperti gempa bumi yang disusul tsunami dan jenis bencana vulkanologi seperti erupsi gunung api. "Potensi bencana yang perlu diwaspadai untuk tahun depan (2020) adalah bencana geologi seperti gempa yang disusul tsunami lalu bencana vulkanologi (bencana yang diakibatkan aktivitas gunung berapi, Red)" terang Agus. Apa yang disampaikan Kapusdatinkom tersebut sesuai dengan data prakiraan potensi bencana dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan ada enam titik zona potensi aktif berdasar seismisitas 2019 yang meliputi Nias, Lombok-Sumba, Ambon, Banda dan Mamberamo. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengimbau agar daerah yang berpotensi memiliki kerawanan tingkat tinggi tersebut agar selalu waspada dan meningkatkan kapasitas, baik dari pemerintah daerah hingga masyarakatnya. Sebagai pedoman dan pengingat yang baik kepada masyarakat, Dwikorita meminta agar segala informasi peringatan dini yang dirilis oleh BMKG agar dijadikan sebagai perhitungan. "Kami mengimbau agar masyarakat dapat menjadikan informasi peringatan dini ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesiapsiagaan," kata Dwikorita. Di samping itu, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan langkah yang diambil BNPB sebagai bentuk upaya pencegahan tetap menjadi hal yang utama. Hal itu sebagaimana sesuai dengan arahan dari Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana di Riau pada pertengahan Juli 2019. Dalam rakor tersebut, pencegahan adalah hal yang mutlak dan harus dikerjakan. Lebih lanjut, alumni Akademi Militer angkatan 1985 itu juga mengingatkan agar kesadaran kolektif antara pemerintah hingga masyarakat harus dapat berjalan beriringan. Pelibatan unsur ahli dan pakar serta fungsi peran kearifan lokal harus digunakan sebagai langkah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat diterapkan menjadi budaya yang baik. "Menyadarkan masyarakat tidak bisa dilakukan pemerintah pusat saja. Perlu adanya campur tangan kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat. Baik tokoh adat maupun tokoh agama. Karena urusan bencana adalah urusan bersama," tutup Doni. (jpg)