Ruang Bedah Rusak, RSUD Banten Tak Bisa Layani Operasi

SERANG-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten untuk sementara waktu tak bisa memberikan pelayanan operasi kepada pasien karena ruang bedah tersebut rusak. Hal itu terungkap saat inspeksi mendadak (sidak) Komisi V DPRD Provinsi Banten ke RSUD Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (19/11). Selain ruang bedah, infrastruktur sekitarnya juga mengalami kerusakan akibat hujan lebat dan angin kencang yang melanda Kota Serang belum lama ini. Pantauan di lapangan, sidak dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Rombongan wakil rakyat itu disambut langsung oleh Direktur Utama RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho. Selanjutnya, mereka menelusuri setiap ruang di rumah sakit tersebut, mulai dari instalasi gawat darurat (IGD), ruang rawat inap, hingga layanan poli. Dalam kesempatan itu pula, anggota Komisi V memantau sejumlah bangunan gedung yang mengalami kerusakan. Kerusakan berat terlihat di lantai tiga, tepatnya berdekatan dengan ruang bedah. Di sana, atap dan plafon mengalami jebol cukup besar, bahkan saat itu wartawan bisa melihat langit secara langsung dari lubang atap. Lantaran hal tersebut, sejumlah ruangan ditutup dan tak bisa digunakan. Sejumlah ruangan itu porak poranda oleh reruntuhan atap dan plafon. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten Furtasan Ali Yusuf mengatakan, sidak dilakukan untuk melihat pelayanan di rumah sakit plat merah tersebut, terutama pasca dilanda angin kencang. Haislnya, pihaknya mendapati ada pelayanan yang terganggu, yakni untuk layanan bedah. "Apalagi tadi saya lihat kejadian luar biasa dan itu sudah kita lihat fakta, semua posisi pelayanan terganggu atau tidak. Cuma tadi yang tidak dilayani adalah soal (pelayanan) bedah saja," ujarnya kepada awak media usai sidak. Mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Serang itu menuturkan, tak beroperasinya layanan bedah jelas sangat berdampak bagi RSUD Banten. Pasalnya, bedah merupakan layanan dasar yang ada di rumah sakit. "Itu menurut saya pelayanan yang dasar, karena rumah sakit tanpa bedah seperti apa gambarannya. Harus dirujuk sana-sini, khawatirnya pada saat pelaksanaanna khawatir di pingpong," ujarnya. Ia mengaku, kekhawatirannya sudah diantisipasi oleh pihak rumah sakit. RSUD Banten telah bekerja sama dengan tiga rumah sakit terdekta yaitu RSUD Drajat Prawiranegara, RS Hermina, dan RS Sari Asih Serang. "Menurut saya itu solusi sementara. Kalau soal (ruangan di tiga rumah sakit) penuh, memang kembali ke rumah sakit yang tersedianya, tetapi sebagai tanggung jawab rumah sakit di sini sudah dilaksanakan dan menurut saya SOP (standar operasional prosedur)-nya semua hampir sama," ujarnya. Selain soal pelayanan, sidak juga menyoroti soal arsitektur bangunan RSUD Banten. Dia menilai, tampilannya tak mencerminkan sebagai rumah sakit milik Pemprov Banten. "Setelah saya melihat secara langsung, kaget saya. RSUD Banten tidak seperti yang ada di benak kita. Artinya masih banyak pembenahan dari sana sini. Dari sisi penampilan, arsitekturnya tidak tahu seperti apa benaknya dalam perencanaan. Yang jelas ini tidak enak dipandang mata," katanya. Pria berkumis tebal itu menuturkan, hasil sidak akan ditindaklanjuti dalam rapat internal Komisi V DPRD Banten. "Akan dirapatkan secara internal di Komisi V, apa yang harus kita berikan. Saya melihat dari sisi ketersediaan anggaran, enggak ada problem kita sebetulnya. Sekarang bagaimana meningkatkan mindset (pola pikir) pelayanan yang ada di sini," ujarnya. Semantara itu, Direktur Utama RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho membenarkan, pihaknya menutup sementara layanan bedah pasca atap jebol. Meski demikian, pihaknya tetap melayani jika ada pasien yang datang. "Kami tak menolak pasien, tetap kami layani. Kalau perlu bedah kita rujuk ke RS yang memungkinkan. Kita kerja sama dengan (RSUD) Drajat (Prawiranegara), Hermina dan Sari Asih. Sejak hari kerjadian, sudah ada 10 (pasien) yang dirujuk," kata Danang. Agar pelayanan bisa kembali normal, pihaknya sudah memulai proses perbaikan. Seluruh pembiayaan yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh kas RSUD Banten selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). "Sudah kami drone dan ukur itu perkiraan Rp 150 juta, kita (pakai pembiayaan) dari BLUD. (Perkiraan lama pengerjaan) selama dua minggu," ujarnya. (tb/tnt)