Pembahasan RAPBD 2020, Banggar Minta TAPD Buka Data

SERANG-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Banten dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Provinsi Banten kembali melanjutkan pembahasan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten 2020. Rapat tersebut dilakukan di Gedung Pendopo Lama, Jalan Brigjen KH Syamun, Kota Serang, Rabu (6/11). Berdasarkan pantauan, rapat pembahasan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Banten, Andra Soni, beserta empat Wakil Ketua DPRD Banten. Lalu, Sekda Banten Al Muktabar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Muhtarom, dan sejumlah kepala OPD lainnya. Hingga pukul 19.00 WIB, rapat pembahasan masih berlangsung. Baik Sekda Banten Al Muktabar dan Ketua DPRD Banten Andra Soni belum bisa memberikan keterangan. Keduanya beralasan jika rapat pembahasan belum selesai. Sementara, Ketua Banggar DPRD Banten, Muhlis mengatakan, rapat kali ini fokus pada pendalaman atas hasil rapat TPAD dengan komisi-komisi yang ada di DPRD Banten. "Kita juga minta TPAD untuk membuka data yang kemudian akan kita serahkan ke komisi-komisi. Jadi semangat Banggar itu ingin merubah (mengubah) alokasi anggaran, seperti kemarin kan ada tujuh prioritas yang di-breakdown menjadi 155 program. Nah kita tanyakan di mana saja itu, biar teman-teman komisi paham," kata Muhlis saat ditemui di sela rapat. Ia menegaskan, Banggar tidak segan-segan mencoret program yang tidak sejalan dengan program prioritas. "Kaya pengentasan kemiskinan judul programnya, tapi nggak nyambung sama kegiatannya. Masa penanggulangan kemiskinan kegiatannya bimtek (bimbingan teknis). Maka dari itu kita tidak segan-segan mencoret," katanya. Selain itu, Muhlis menjelaskan, jika komposisi RAPBD 2020 sebesar Rp 13.02 triliun bisa berubah. Meski begitu, pihaknya masih menunggu hasil finalisasi pembahasan yang kini sedang berlangsung. "Masih bisa berubah," katanya singkat. Terkait bantuan keuangan (bankeu), Muhlis mengaku akan ada penambahan khususnya untuk empat daerah yang pada 2020 mendatang melaksanakan pilkada. "Ada penambahan di bankeu sekitar Rp 70 miliar. Dan itu dibagi ke empat kabupaten/kota jadi ada yang dapet Rp 5 miliar, ada juga yang dapet Rp 10 miliar. Untuk penambahan lebih dari itu, kita kan lihat dukungan fiskal. Karena kan bankeu nggak melulu bentuk uang, tapi bisa juga bentuk program," katanya. Di tempat yang sama, Sekretaris Banggar, EA Deni Hermawan mengatakan, pembahasan RAPBD Banten 2020 terus dikebut. Ia mengaku jika pembahasan kali ini sudah memasuki tahap finalisasi. "Mudah-mudahan hari ini langsung final," katanya. Deni mengungkapkan, setelah rampung RAPBD 2020, nantinya akan diteliti oleh TPAD bersam OPD-OPD dilingkup Pemprov Banten, sebelum diparipurnakan untuk ekmudian diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) kita sepakati nanti paripurna 19 November," katanya. Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banten, Agus Supriatna membenarkan jika beberapa OPD mengalami penurunan anggaran. Hal itu dikarenakan program-program dinilai tidak bersentuhan dengan masyarakat. "Seperti pada Dinas Ketahanan Pangan, sebelumnya Rp 13,156 miliar menjadi Rp 12,824 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dari sebelumnya Rp 15,568 miliar turun menjadi Rp 9,538 miliar, DInas Pariwisata Rp 17,837 miliar menjadi Rp 15,536 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 17,811 miliar turun menjadi Rp 17,563 miliar," katanya. (tb/tnt)