Dewan Minta Satpol PP Tegas

TIGARAKSA - Penegakan peraturan daerah kembali disorot anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Mereka meminta ketegasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang meruapakan penegak perda. Sebab, dewan mensinyalir banyak bangunan liar atau tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Akmaludin Nugraha mengatakan, penegakan perda dibutuhkan ketegasan dari Satpol PP. Menurutnya, seringkali dijumpai banyak bangunan liar yang sudah dirobohkan kemudian berdiri kembali. "Harus tegas dari aparat penegak perdanya. Saya juga mendengar adanya operasi razia yang sering bocor dahulu. Jadi saya harap ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah," ujarnya kepada Tangerang Ekspres, Rabu (9/10). Kata Akmal, harus adanya pembebahan di tubuh Satpol PP untuk mencegah adanya kebocoran informasi razia. Apabila merasa kekurangan personil, ia menyarankan untuk segera melakukan penerimaan anggota. Serta, meminta penambahan anggaran operasional. Menurutnya, tidak bisa mentolerir kepada siapapun yang membocorkan informasi ketika akan melakukan penegakan perda. "Saya menduga seperti ada main mata antara oknum di tubuh Satpol PP dengan sasaran razia. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Tidak usah segan-segan untuk memberi sanksi kepada oknum tersebut. Ini demi wibawa dan kehormatan Pemkab Tangerang," tegasnya. "Harus tegas dan jangan tanggung dalam penegakan perda. Warung remang-remang juga harus ditertibkan. Serta pihak manapun yang melanggar perda harus diberi sanksi sesuai prosedur. Ini demi kehormatan pemerintah sebagai pelaksana dan penegak peraturan," imbuhnya. Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Bambang Mardi mengatakan, sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk penegakan perda. Ia mengungkapkan, satuan tersebut memiliki tugas dan fungsi berbeda dalam penegakan perda. "Kita bentuk Satgas namanya Singa Santun. Mulai dari penertiban perda yang bersifat indoor maupun outdoor. Ada sekira 13 Satgas. Termasuk pengawalan dan pengamanan pimpinan daerah. Dengan Satgas ini saya optimis penegakan perda dapat berjalan efektif dan efisien," tutupnya. (mg-10/mas)