Samboja-Sepaku Calon Ibukota, Ridwan Kamil Sebut Desain Ibukota Baru Kurang Tepat

JAKARTA — Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan lokasi ibukota negara berada di Kabupaten Penajam Pasar utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi persis rencana ibukota baru yakni Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara. Dua wilayah itu ditetapkan Presiden Jokowi saat memberikan keterangan resmi terkait pemindahan ibukota di Istana Negara, Senin (26/8). Menurutnya, pemilihan kedua kabupaten itu sudah melalui serangkaian kajian mendalam selama tiga tahun terakhir. "Hasil kajian itu menyimpulkan lokasi ibukota baru yang ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kaltim," katanya. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mendampingi Presiden dalam acara itu. Sejumlah pejabat yang turut hadir, antara lain, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam penjelasannya, Presiden menguraikan setidaknya lima alasan pemilihan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara. Yang pertama, Jokowi menyebutkan kawasan Provinsi Kalimantan Timur, memiliki risiko bencana alam misalnya kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang cukup minim. "Kedua lokasinya strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Yang ketiga, berdekatan dengan dengan wilayah perkotaan yang sedang berkembang, Balikpapan dan Samarinda," katanya. Poin positif lainnya adalah Provinsi Kalimantan Timur diakuinya memiliki infrastruktur yang lengkap mulai dari bandara udara hingga pelabuhan. Tak hanya itu, pemerintah diklaim memiliki lahan seluas 180.000. Gubernur Kaltim Isran Noor menyebutkan lokasi ibukota baru itu berada di dua Kabupaten yakni Kabupatem Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja. "Kawasan milik negara, gak ada istilahnya sharing, yang disiapkan tahap awal. Pasti ada pembebasan, namanya memindahkan orang, cuma kan lebih murah karena milik negara. Punya kewenangan penuh dari negara," tukasnya. Jika dirinci, kedua kelurahan itu termasuk dalam Kawasan Bukit Suharto yang sebagian besar diperuntukan sebagai hutan produksi. "Sebagian [lagi] hutan lindung fungsinya, sebagian lagi hutan riset untuk Universitas Mulawarman, dan kawasan konservasi untuk pengembangan orang utan," tambahnya. Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengungkapkan dari 180.000 ketersedian lahan di Kaltim, mayoritas merupakan tanah milik negara sehingga pembangunan akan relatif lebih mudah. "Begitu nanti penetapan lokasi sudah dikeluarkan, maka kita akan lakukan land freezing supaya tidak terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan," tukasnya. Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang juga arsitek M Ridwan Kamil atau Emil menilai desain ibukota negara Republik Indonesia yang baru di Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kurang tepat. "Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat yang namanya DPR saya kira kita dukung. Cuma sebagai arsitek saya melihat desain dan asumsi ibukota baru banyak hal-hal kurang tepat," kata Gubernur Emil di Bandung, Senin (26/8). Dia menilai luas lahan ibukota baru Indonesia yang baru terlalu luas, padSesain ahal luas lahan ibukota yang baik itu tidak terlalu luas lahannya agar tidak boros infrastruktur. "Asumsinya lahannya terlalu luas, 200 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk, menurut saya boros lahannya. Contohnya Brasil, itu Brasilia sampai sekarang tanahnya terlalu luas, manusia tidak betah dan lain-lain. Myanmar juga sama sepi," kata Emil. Salah satu contoh pemindahan ibukota yang benar dan tepat dilakukan oleh Amerika Serikat ke Washington DC. "Yang betul itu Washinton DC. Itu ibukota 700 ribu orang hanya 17 ribu hektare. Jadi kalau 1,5 juta orang tanahnya hanya cukup 35 ribu orang. Akan dihuni 1 juta hektare tapi lahannya 200 hektare. Itu kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur hanya untuk mengakomodir penduduk itu," kata dia.(bis/rep)