Istana Presiden di Ibu Kota Baru Dibangun 2021

JAKARTA -- Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro menyatakan, pembangunan ibu kota baru akan dimulai dari pendirian Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Bangunan tersebut menjadi prioritas pembangunan pada 2021 mendatang yang menjadi tahun pertama dimulainya pembangunan ibu kota baru. "Tentunya istana presiden salah satu yang diprioritaskan untuk dibangun sejak 2021," kata Bambang kepada wartawan di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Rabu (26/6). Bambang mengatakan, pembangunan istana kepresidenan sekaligus dibarengi dengan kompleks perkantoran eksekutif. Setelah itu, tahap selanjutkan yakni pembangunan fisik untuk kompleks legislatif, yudikatif, sekaligus bangunan strategis untuk TNI dan Polri. Adapun berdasarkan kajian terbaru Bappenas, kebutuhan dana untuk pembangunan gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, serta TNI dan Polri diperkirakan mencapai Rp 51,1 triliun dari total kebutuhan biaya Rp 466 triliun. "Kita minimalkan penggunaan APBN, yang jelas istana negara pembangunannya pakai APBN," kata Bambang. Pada akhir tahun ini Presiden Joko Widodo bakal memutuskan titik lokasi ibu kota baru Indonesia. Bambang menyebut, lokasi baru tersebut dipastikan berada di kawasan di Pulau Kalimantan yang berada di tengah wilayah Indonesia. Menurut dia, sampai dengan saat ini Bappenas masih melakukan finalisasi kajian terhadap alternatif lokasi wilayah tempat ibu kota baru. Presiden dapat memutuskan lokasi setelah Bappenas menyelesaikan dan menyerahkan hasil kajian ke istana. Pada tahun 2020, kata Bambang, baru akan dilakukan perencanaan dari masterplan pembangunan. Namun, ia belum menyebutkan secara spesifik berapa anggaran APBN yang mulai dialokasikan mulai tahun depan. Memasuki 2020, Bambang mengatakan, pembangunan akan dimulai dan penggunaan anggaran negara akan mulai masif. Sementara itu, Kepala Staf Presiden Moeldoko, mengatakan, lokasi pembangunan ibu kota baru yang akan dilaksanakan di Kalimantan sudah cukup positif dari segi keamanan. Meskipun Kalimantan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak Malaysia hal itu tak perlu dikhawatirkan. Sebab, keberadaan hutan yang sangat luas di Kalimantan, tepatnya di wilayah perbatasan sudah dikuasai oleh pasukan TNI. Disatu sisi, pertahanan dan keamanan yang sejauh ini lebih didominasi di kawasan Jawa akan lebih merata. "Jadi ini akan sangat baik, pertahanan dan keamanan yang saat ini banyak di Jawa dia akan menyebar ke Kalimantan dan semakin merata. Indonesia sentris," ujar dia. Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Mudradjad Kuncoro, mengatakan, wacana pemindahan ibu kota baru harus segera ditindaklanjuti, khususnya titik lokasi ibu kota. "Segera saja eksekusi penyusunan masterplan ibu kota baru. Termasuk rencana pembiayaan yang sudah diatur," ujarnya. Senada dengan Moeldoko, Mudradjad mengatakan, pemindahan ibu kota dipastikan bakal menurunkan ketimpangan antar wilayah, memperkuat konektivitas, serta memperkuat fungsi-fungsi wilayah sekaligus memacu peningkatan dari pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengatakan, saat ini banyak desa dan daerah tertinggal di Kalimantan. Oleh sebab itu, diharapkan pembangunan yang bakal dimulai pada 2021 mendatang benar-benar dapat mengurangi ketimpangan. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengatakan pemindahan ibu kota pemerintahan terpisah dengan pusat bisnis merupakan opsi rasional. Menurut dia, memindahkan ibu kota pemerintahan itu satu opsi yang bagus dan sebagai orang modern tentu tidak boleh menutup opsi itu. Selama belum ada hitam di atas putih pemindahan ibu kota pemerintahan bisa dipertimbangkan dan dicoba agar bisa fleksibel. Pemindahan ibu kota pemerintahan, menurut dia, sebuah dinamika. Kebutuhan dan tuntutan eksternal lingkungan yang memaksa memilih salah satu opsi tersebut. Ia mengatakan jika pemindahan tersebut sudah menjadi opsi tinggal bagaimana membuat pilihan lokasi terbaik.(rep/ant)