Seleksi Capim KPK dari Kepolisan dan Kejaksaan, Siapkan Polisi dan Jaksa Terbaik

JAKARTA--Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan sudah ada sejumlah anggotanya yang ingin mengajukan diri mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji mencari jaksa-jaksa terbaik untuk menjadi calon pimpinan KPK. Demikian dikatakan dua tinggi Polri dan Kejagung, saat menerima Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang berkunjung kedua instansi tersebut. Pansel Capim KPK bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian guna membahas sekaligus mengundang kandidat dari anggota Polri untuk ikut seleksi capim KPK. "Sudah ada beberapa nama yang menyampaikan keinginannya untuk maju di SDM, ASDM. Ada delapan. Masih terbuka kesempatan, karena pembukaannya tanggal 17 Juni sampai 4 Juli, masih ada waktu," ujar Kapolri Jendral Tito Karnavian saat menerima Pansel Capim KPK) Jilid V Yenti Ganarsih di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/6). Tito mengatakan sudah ada sejumlah anggotanya yang ingin mengajukan diri mengikuti seleksi Capim KPK. "Sudah ada beberapa nama yang menyampaikan keinginannya untuk maju di SDM, ASDM. Ada delapan. Masih terbuka kesempatan, karena pembukaannya tanggal 17 Juni sampai 4 Juli, masih ada waktu," ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/6). Tito menyatakan, dirinya tidak melihat potensi konflik kepentingan jika anggota Polri menjadi bagian dari KPK. Menurut dia, mereka akan terikat peraturan di KPK, sehingga diharuskan profesional dan tidak diperkenankan ikut campur dalam urusan yang tidak menjadi pekerjaannya. "Sebagian besar mereka profesional, dan mereka selesai dalam keadaan prestasi yang baik, tidak membuat masalah. Jadi sepanjang mereka sudah masuk dalam KPK mereka juga sudah terikat dengan segala peraturan-peraturan KPK. Anggota Polri kita juga enggak banyak ikut campur tentang operasionalnya," kata Tito menjabarkan. Kepada mereka yang mengajukan diri, Tito berpesan soal pentingnya rekam jejak. Ia juga meminta mereka memperhatikan berbagai kompetensi yang dimiliki seperti pengalaman di reserse, pengalaman menangani kasus korupsi dan kemampuan melalui berbagai tes yang diselenggarakan pansel KPK. Tito juga meminta anggotanya tetap dicek soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang menurutnya menentukan proses seleksi. Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan kepercayaan dari panitia seleksi untuk menyodorkan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 merupakan beban. Untuk itu, Kejaksaan Agung berjanji mencari jaksa-jaksa terbaik untuk menjadi calon pimpinan KPK. "Kejaksaan nanti diharapkan melengkapi komisioner KPK yang baru nanti. Itu perlu karena biar bagaimanapun ditambah unsurnya, terutama dari para praktisi hukum," ujar Prasetyo di Komplek Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (12/6). Terkait nama-nama yang akan didorong mendaftar sebagai capim KPK, Prasetyo enggan menyebutkannya. Ia hanya menuturkan akan menyiapkan sebanyak-banyaknya agar pansel memiliki keleluasaan dalam memilih kandidat. "Pelan-pelanlah, nanti. Bu Yenti (ketua pansel) pun sudah punya, mengantongi nama-nama juga. Ini rupanya diam-diam beliau sudah mulai melakukan sounding juga," kata dia. Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) Jilid V Yenti Ganarsih mengatakan belum mengantongi nama siapa saja yang mendaftar seleksi calon pimpinan KPK. Hari ini tadi, Kamis (13/6) Yenti mendatangi Mabes Polri guna mengundang dan membahas kandidat dari anggota Polri untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Tito pun berharap anggotanya bisa terpilih, sehingga mempermudah sinergi, pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi dengan skala yang lebih besar. Masa pendaftaran capim KPK sendiri berlangsung pada 17 Juni 2019 hingga 4 Juli 2019. "KPK adalah lembaga penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Jadi kami mengundang dan memohon kepada Pak Kapolri untuk mengirimkan calon-calonnya mendaftar sebagai calon komisioner KPK," kata Yenti di Mabes Polri. Yenti juga mengatakan pihaknya akan meminta bantuan kepolisian untuk menelusuri rekam jejak dari setiap kandidat agar memenuhi kriteria. "Kami sampaikan bahwa pertama kami nanti akan meminta bantuan tracking," ungkap Yenti.(cnn/rep)