People Power Cederai Kesucian Ramadan

KOTA TANGERANG-Seruan people power yang dihembuskan sejumlah elite politik, mendapat tanggapan dari berabagai tokoh agama. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang KH Edi Juanedi, berpandangan, masyarakat atau rakyat Indonesia tidak perlu terpancing maupun terprovokasi ajakan siapapun, untuk turun ke jalan. “Kami sangat menentang apa itu yang disebut people power dan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dan menolak ajakan turun ke jalan,” tegas H Edi Juanedi melalui telepon selularnya, kemarin. Menurutnya seluruh elemen bangsa harusnya menghormati hasil pemilu. Tidak serta merta melakukan seruan pada masyarakat yang justru, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa melalui gerakan people power. “Mari kita menghormati dan menghargai pemilu yang sudah berjalan. Hasilnya tunggu lembaga penyelenggara yang memutuskan,” ungkapnya. KH. Edi Junaedi, menuturkan, pengerahan massa yang notabene lebih banyak menimbulkan kerusakan dibanding maslahatnya. Ia mengimbau masyarakat dapat menahan diri. Apalagi people power ini dihembuskan di bulan suci Ramadan yang akan mencederai bulan yang penuh rahmat dan kasih sayang. “Menolak kerusakan itu harus didahulukan. Khususnya masyarakat Kota Tangerang jangan terpengaruh dengan adanya isu people power. Masyarakat wajib menahan diri di bulan suci Ramadan ini, jangan dikotori dengan isu yang akan menimbulkan kemudaratan,” tukasnya. KH Edi Junaedi menambahkan, penolakan people power ini, agar semua elemen menyerahkan hasil pemilu pada penyelenggara yang berwenang. "Tidak usah kita turun ke jalan. Kita cukup berdoa dan memberikan doa terbaik,’ tuturnya. Senada dikatakan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang, KH Amin Munawar. Ia menolak adanya pengerahan massa seperti people power yang dihembuskan pasca pemilu. Menurut KH Amin Munawar lebih baik mengedepankan mempererat ukhuwah antar umat beragama yang senantiasa bergandengan satu dengan yang lainnya. Ia mengajak semua elemen masyarakat khususnya di Kota Tangerang, setelah Pemilu 2019 tetap menjaga persatuan kesatuan dan menjaga NKRI. “Semua kan sudah ada lembaga yang berwenang masing-masing, dan semua elemen harus menjaga kondusifitas kedamaian serta kesejukan antar umat beragama. Agar tetap memelihara situasi keamanan dan ketertiban umum masyarakat (kantibmas) Pasca Pemilu 2019 ini,” papar KH Amin Munawar melalui telepon selularnya. Sementara, KH Abdul Mu’thi, pimpinan pondok pesantren Darussalam, Cimone, Kota Tangerang juga menolak bahkan mengharamkan gerakan demonstrasi yang disebut people power tersebut. Ia mengungkapkan, menurut ahli sunnah waljamaah, demonstrasi atau people power itu hukumnya haram, walaupun penguasa itu dzalim. KH Abdul Mu’thi meminta masyarakat tetap sabar, sekalipun yang membolehkan demonstrasi itu ialah seperti kaum khawarij, mu’tazilah, rawafidz. “Sunnah waljamaa’ah malah mengharamkan demonstrasi, saya bicara berdasarkan kitab Mufidul’ulum. Dalam demonstrasi sekarang ini sering saya dengar banyak sumpah serapah terhadap presiden. Dalam kitab ini sebuah hadits mengatakan orang yang menghina presiden atau raja ia berarti menghina Allah SWT,” kata KH Abdul Mu’thi di kediamannya. Ia menuturkan, Pemilu 2019 sudah selesai. Masyarakat harus tetap tenang, tak terpengaruh dengan suasana politik di pusat. "Saya mengimbau masyarakat tidak perlu ikut gerakan people power yang digagas tokoh-tokoh politik. Rakyat sabar saja nunggu, sesuai dengan konstitusi. Kan, konstitusi di Indonesia ini sudah disepakati oleh para ulama, jadi ya tunggu aja hasil keputusan penyelenggara pemilu,” ungkapnya. Selain itu, ia menuturkan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan upaya yang memecah belah umat. Justru di bulan Ramadan ini harus lebih banyak lagi mengembangkan virus kebaikan dan kedamaian. "Kita tunggu hasilnya rekapitulasi oleh KPU RI. Apapun hasilnya, harus diterima dengan lapang dada," tukasnya.(raf)