Bappenas Matangkan Konsep Bank BUMN Syariah

JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbasis syariah. Pembentukan tersebut untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pembentukan bank BUMN syariah merupakan salah salah opsi terbaik dalam mendongkrak pangsa pasar keuangan syariah Indonesia. "Jadi keuangan syariah Indonesia saat ini masih tertinggal jauh dari negara lain. Maka itu bank BUMN berbasis syariah harus diterapkan," ujarnya di Gedung Bappenas Jakarta Kamis, (3/1). Dia menjelaskan, bank BUMN syariah ini nantinya akan dibentuk dari bank-bank syariah milik bank BUMN yang sudah ada. Dan, pihaknya akan mencari cara bagaimana untuk mengalihkan aset beberapa bank syariah milik bank BUMN. "Intinya bank BUMN berbasis syariah ini sudah menjadi aspirasi banyak di kalangan masyarakat," pungkasnya. Sektor Riil Kepala Bappenas juga menyatakan, bahwa ekonomi syariah di Indonesia harus di arahkan pada sektor riil. Pasalnya bisa menjadi penggerak dari keuangannya. "Jadi jangan sampai sektor keuangan syariah apakah perbankan, pasar modalnya tidak punya basis sektor rill yang kuat. Di mana kalau tidak kuat akan cenderung menjadi pelengkap dari yang konvensional," ujarnya. Dia menjelaskan, bahwa sektor keuangan syariah akan berkembang pesat, apabila ekosistem di sektor rill tersebut, seperti di industri halalnya juga berkembang. "Nah ini yang kami harapkan dengan road map yang baru di susun oleh Direktorat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) bisa mengawalnya," tuturnya. Maka itu, pihaknya mengkonsolidasikan semua stakeholder, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Badan penyelenggara Jaminan Halalnya, sampai pada pelaku usahanya. "Karena kita juga ingin nantinya salah satunya yaitu dalam rangka menguragi defisit transaksi berjalan atau current ecount defsit (CAD) kita ingin makin banyak ekspor yang berasal dari syariah. Kalau kita sekarang net importer kan akan memperberat CAD. Jadi ada baiknya kita balik itu menjadi net exporter," ungkapnya. Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana merger atau penggabungan bank syariah milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Wimboh baru saja menggelar rapat dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Rapat tidak terjadwal itu berlangsung sekitar satu jam. Tidak seperti biasanya, seusai rapat Wimboh memilih meninggalkan Kantor Kemenko Perekonomian melalui pintu belakang. Saat dicegat wartawan, Wimboh mempercepat langkahnya untuk memasuki mobil dinas.(fbn/okz)