DPR RI Apresiasi Inovasi Pelayanan Tangerang

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang men­dapat apresiasi dari Komisi II DPR RI. Mulai dari ke­beradaan Mal Pelayanan Publik (MPP), pengembangan kualitas aparatur sipil ne­gara (ASN), hingga digitalisasi layanan pengaduan ma­syarakat dinilai menjadi praktik baik yang patut dicontoh daerah lain.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, saat melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka evaluasi pengawasan pelayanan publik di daerah dan penerapan zona integritas di seluruh instansi Pemerintah Kota Tangerang. Kegiatan berlangsung di Aula Akhlaqul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, Jumat (13/11).

Aria Bima mengatakan, salah satu aspek yang menjadi perhatian, pihaknya adalah pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ASN melalui penerapan sistem meritokrasi. Menurutnya, Pemkot Tangerang telah menunjukkan upaya pengembangan kompetensi aparatur melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Langkah tersebut dinilai pen­ting agar kemampuan ASN dapat terus berkembang, seiring dengan kemajuan tek­nologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

"Pengelolaan sumber daya manusia yang menurut saya betul-betul patut menjadi percontohan. Pengembangan SDM ini berakibat pada aspek-aspek kemampuan soft skill dan skill dari ASN-ASN di Kota Tangerang," ujarnya, Jumat (13/11).

Selain peningkatan kualitas ASN, koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal juga mendapat perhatian. Aria menilai, kolaborasi Pemkot Tangerang dengan sejumlah instansi, seperti ATR/BPN, kan­tor pertanahan, serta ins­tansi di bidang pendidikan dan kesehatan, mampu mendukung efektivitas pelayanan publik.

Menurutnya, koordinasi lin­tas instansi diperlukan untuk menghindari ego sektoral yang selama ini berpotensi menjadi hambatan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Terlebih, persoalan pertanahan di Kota Tangerang cukup kompleks karena melibatkan berbagai pihak, mulai dari antarwarga, swasta, hingga instansi pemerintah.

"Persoalan pertanahan ini indeks keberhasilan penyelesaiannya cukup bagus untuk kantor pertanahan. Saya kira itu perlu menjadi perhatian, bagaimana pelayanan publik yang terkait dengan instansi vertikal ini bisa dijadikan satu pola," katanya.

Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang juga menjadi salah satu inovasi yang mendapat apresiasi. Aria menilai, pelayanan terpadu tersebut mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi di satu lokasi.

Menurutnya, pola pelayanan pemerintah saat ini harus semakin adaptif dan tidak lagi terpaku pada sistem konvensional yang terbatas oleh jam kerja maupun kewenangan masing-masing instansi.

Dengan dukungan teknologi komunikasi dan integrasi layanan, MPP dinilai dapat menjadi model pengembangan pelayanan publik yang lebih efektif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, Aria juga menyoroti digitalisasi pengaduan masyarakat yang diterapkan Pemkot Tangerang. Menurutnya, keberhasilan sistem pengaduan tidak hanya diukur dari kemudahan masyarakat menyampaikan laporan, tetapi juga kecepatan pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti setiap persoalan.

Ia menegaskan, respons cepat terhadap pengaduan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, integrasi sistem pengaduan digital dengan pelayanan terpadu perlu terus diperkuat.

"Pengaduan digital ini menjadi penting. Yang menarik adalah kecepatan tidak hanya pengaduannya, tetapi responsifnya. Pelayanan terpadu, integrasi digitalisasi pengaduan masyarakat yang direspons secara cepat, ini bisa menjadi percontohan," ungkapnya.

Sumber: