Bawaslu Matangkan Persiapan Pemilu 2029

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang mulai mematangkan persiapan meng­hadapi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh agama, tokoh pemuda hingga partai politik.

Ketua Bawaslu Kota Tange­rang Komarrulloh mengatakan, kegiatan tersebut me­rupakan bagian dari program konsultasi demokrasi yang diinisiasi Bawaslu RI. Namun, di Kota Tangerang, kegiatan itu dikemas dengan pendekatan lokal melalui program Nyaba Warga.

Menurutnya, Nyaba Warga menjadi sarana untuk membangun komunikasi sekaligus menyerap berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan demokrasi dan pe­nyelenggaraan pemilu men­datang.

"Jadi, dalam konteks Nyaba Warga, sebenarnya itu salah satu kegiatan dari Bawaslu RI tentang konsultasi demokrasi. Namun, bahasa kita di Kota Tangerang menyebutnya Nyaba Warga," ujarnya saat diwawancarai Tangerang Ekspres, Rabu (11/11).

Komarrulloh menjelaskan, selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan persiapan Pemilu 2029. Terlebih, terdapat sejumlah kebijakan dan regulasi yang per­lu menjadi perhatian ber­sama, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Salah satu hal yang menjadi pembahasan yakni putusan MK mengenai keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif di setiap daerah pemilihan (dapil). Menurutnya, putusan tersebut perlu menjadi perhatian partai politik agar dapat mempersiapkan kader perempuan sejak dini.

Ia menilai, partai politik perlu mulai melakukan pembenahan internal dan menyiapkan calon legislatif pe­rempuan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Meski de­mikian, penerapannya masih menunggu regulasi lebih lanjut yang tengah dibahas di tingkat pusat, khususnya Komisi II DPR RI.

"Teman-teman partai politik terkait masalah kuota 30 persen perempuan ini harus dipersiapkan di masing-masing partai. Itu kan baru putusan MK, tinggal menunggu regulasi yang hari ini masih dibahas di Komisi II," jelasnya.

Dalam rangka memperluas komunikasi, Bawaslu Kota Tangerang juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah partai politik. Komarulloh menyebutkan, pihaknya telah bersilaturahmi dengan hampir 11 partai politik dari sekitar 18 partai yang telah dikirimi surat undangan.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu ingin memastikan seluruh partai politik mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai mengenai tahapan serta per­syaratan yang perlu dipersiapkan menjelang pemilu.

Selain itu, Bawaslu juga mu­lai mengingatkan partai politik untuk melakukan pembaruan data kepengurusan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Langkah ini dinilai penting agar data administrasi partai tetap sesuai dengan kondisi terbaru ketika tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik mulai berjalan.

"Insya Allah awal bulan nan­ti, itu salah satu mempersiapkan partai politik untuk pendaftaran. Kita juga mengingatkan kawan-kawan partai politik untuk memperbarui data di Sipol masing-­ma­sing apabila ada kepengurusan baru. Jadi, ketika tahapan sudah bergulir, mereka tidak perlu repot lagi," ungkapnya. 

Di sisi lain, Komarrulloh turut menanggapi persoalan masyarakat yang namanya dicatut sebagai anggota partai politik tanpa persetujuan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan administrasi, terutama ketika seseorang ingin mendaftar atau tercatat sebagai anggota partai politik lain.

Ia menjelaskan, masyarakat yang mengalami pencatutan nama dapat menyampaikan keberatan secara langsung kepada partai politik yang mencantumkan identitasnya. Selanjutnya, partai politik bersangkutan dapat mengajukan penghapusan data keanggotaan tersebut.

Sumber: