Petani dan Mahasiswa Tuntut Kesejahteraan

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Ratusan petani yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Tani Banten (SPEBA) bersama elemen mahasiswa menyatukan suara melakukan aksi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Kamis (24/9). Mereka menuntut keadilan dan kesejahteraan sektor agraria yang dinilai kian terpinggirkan.

Koordinator aksi, Faridatul Jannah, mengatakan reforma agraria tidak boleh berhenti pada pembagian atau redistribusi tanah. Pemerintah dan DPRD, kata dia, harus memastikan petani mendapat dukungan modal, infrastruktur, teknologi hingga kepastian pasar.

“Reforma agraria tidak hanya sebatas redistribusi tanah, tetapi juga harus menjamin petani memiliki akses terhadap modal, teknologi, infrastruktur, dan pasar,” ujarnya.

Petani juga menyoroti persoalan pupuk bersubsidi. Pemerintah didesak membenahi distribusi, memangkas birokrasi, serta menindak penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET) yang disebut masih terjadi di sejumlah desa di Banten.

Selain itu, massa mendorong pembentukan koperasi tani kolektif untuk memperkuat posisi tawar petani dan mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak.

Tuntutan lain mencakup penindakan dugaan pungutan liar terkait hasil hutan bukan kayu (HHBK), penolakan keterlibatan TNI dan Polri dalam penyelesaian konflik agraria, serta penyelesaian sengketa lahan di Cibaliung dan Cigeulis, Pandeglang.

Massa juga mendesak pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria yang independen serta penerbitan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani.

“Makanya kami meminta Pemprov Banten turun langsung untuk melihat kondisi petani,” kata Farida.

Sekitar pukul 12.40 WIB, perwakilan Pemprov Banten menemui massa. Sekda Banten Deden Apriandhi hadir bersama Plt Kepala Dinas Pertanian dan perwakilan BPN Banten. Mereka menandatangani surat perjanjian terkait tuntutan demonstran.

Deden mengatakan, sebagian tuntutan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Namun, Pemprov Banten berjanji memperketat pengawasan distribusi pupuk dan meninjau langsung konflik lahan di Cibaliung dan Cigeulis pada Senin (28/9).

“Dinas Pertanian punya tim pengawas pendistribusian pupuk, jadi kami pasti akan langsung turun ke lapangan,” ujarnya.

Terkait konflik lahan, Deden memastikan kunjungan lapangan dilakukan pada Senin mendatang untuk melihat langsung persoalan yang dikeluhkan petani.(mam)

Sumber: