BJB

Sekolah Swasta Gratis Solusi Daya Tampung Siswa

Sekolah Swasta Gratis Solusi Daya Tampung Siswa

Pemerintah Kota Tangerang bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang foto bersama di SMP Excellent 1, salah satu sekolah yang menerima Program Sekolah Swasta Gratis dari Pemkot Tangerang. (Dhuyuf/Tangerang Ekspres)--

TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Program sekolah swasta gratis menjadi solusi daya tampung siswa yang tidak keterima di sekolah negeri. Karena, masih banyaknya dan tidak berbanding lurus antara jumlah kelulusan sekolah dasar (SD) dengan jumlah SMP Negeri yang tersedia.

Di Kabupaten Tangerang, berdasarkan data dari dinas pendidikan, ada sekitar 53.543 siswa lulusan SD. Namun, potensi daya tampung SMPN hanya 23.936 siswa. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Agus Supriatna mengatakan, daya tampung per kelas di SMPN sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (kemendikdasmen) yakni sebanyak 32 siswa. Namun, masih ada kelonggaran dalam aturan tersebut di mana disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

"Daya tampungnya setiap kelas itu berbeda-beda tergantung tingkat kepadatan penduduk, ketersediaan sekolah-sekolah yang ada di wilayah tertentu. Standar nasional untuk SMP itu sekitar 32 siswa pe ruang kelas. Tetapi pemerintah dalam hal kebijakan ini masih memberikan aturan yang fleksibel. Artinya disesuaikan dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing ya ada yang 34 siswa, ada 36 siswa, ada 38 siswa bahkan ada 40 dalam satu kelas," jelasnya, Minggu (19/7).

Kepala Bidang Pendidikan SMP Dedy Haryanto mengatakan, lonjakan pendaftar sudah diprediksi sebelum pembukaan SMPB. Hal itu, kata dia, dinas menyiapkan beberapa langkah guna menghadapi banyaknya pendaftar.

Perlu diketahui, antusiasme orang tua menyekolahkan anaknya di SMPN tampak pada pendaftar di sistem penerimaan murid baru (SPMB) Kabupaten Tangerang tahun 2026. Sejak awal dibuka pada 22 Juni, pendaftar bisa sampai di angka 29 ribuan siswa.

"Kita sejak orang tua siswa ini di kelulusan SD, sudah disosialisasikan bahwa ada sekolah swasta gratis. Ini yang kita gencarkan di awal, trik ini untuk mengantisipasi banyaknya pendaftar di SPMB SMPN," katanya.

Lanjut Dedi, ada dua sistem yang diterapkan dalam SMPB pada 2026 yakni lewat online atau dalam jaringan dan langsung ke sekolah atau luar jaringan. Kata dia, ada 51 sekolah yang membuka SMPB lewat jalur online dan ada 46 sekolah lewat jalur off line.

"Kalau pendaftar itu total yang dalam jaringan (Daring) di 51 sekolah sebanyak 15.477 siswa. Untuk yang luar jaringan (Luring) 46 sekolah yg daftar 14.398 siswa. Jadi total ada 29 ribuan," jelasnya.

Terpisah, Pemkot Tangerang terus memperluas akses pendidikan melalui program sekolah swasta gratis. Pada Tahun Ajaran 2026, sebanyak 27.653 siswa di 143 sekolah jenjang SD/MI, SMP/MTs menjadi penerima manfaat program tersebut dengan total anggaran mencapai Rp47,69 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, mengatakan program sekolah swasta gratis hadir sebagai solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya di jenjang SMP. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menggandeng sekolah swasta agar seluruh lulusan SD memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan.

"Proporsi jumlah sekolah negeri, khususnya tingkat SMP, masih belum mencukupi. Karena itu kami memberdayakan sekolah swasta melalui program sekolah gratis agar kebutuhan kursi bagi lulusan SD dapat terpenuhi dan masyarakat memiliki akses pendidikan yang lebih luas," ujarnya saat dihubungi Tangerang Ekspres, Minggu (19/7).

Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar memberikan pembebasan biaya sekolah, tetapi juga menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menurutnya, sekolah negeri dan swasta memiliki standar pendidikan nasional yang sama, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran hingga standar mutu.

"Prinsipnya sekolah swasta dan sekolah negeri memiliki standar kurikulum, standar proses, dan standar mutu yang sama. Jadi sekolah gratis bukan berarti kualitasnya berbeda, tetapi merupakan pintu untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak," tegasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Tangerang, program sekolah swasta gratis tahun 2026 mencakup 62 SD/MI swasta dengan 8.600 siswa dan anggaran Rp7,74 miliar, 78 SMP/MTs swasta dengan 16.968 siswa dan anggaran Rp37,33 miliar, serta tiga MTs negeri dengan 2.085 siswa dan anggaran Rp2,63 miliar.

Jumlah penerima manfaat tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang menjangkau 27.334 siswa di 144 sekolah dengan total anggaran Rp41,61 miliar. Selain memperluas cakupan penerima manfaat, Pemerintah Kota Tangerang juga meningkatkan besaran bantuan pendidikan. Untuk jenjang SD/MI, dengan bantuan yang diberikan sebesar Rp900 ribu per siswa per tahun. Sementara bantuan bagi siswa SMP/MTs swasta meningkat menjadi Rp1,1 juta per siswa per semester pada 2026 dibandingkan tahun 2024-2025 sebesar Rp 1 juta per siswa per semester. Adapun untuk siswa MTs negeri memperoleh bantuan Rp630 ribu per semester.

Dikatakan Wahyudi, keberhasilan program sekolah swasta gratis bahkan mendapat perhatian pemerintah pusat. Bersama program Tangerang Cerdas, kebijakan tersebut menjadi bagian dari program 3G (Gampang Sekolah) yang saat ini dijadikan pilot project oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ia menambahkan, saat ini program tersebut juga tengah mengikuti penilaian tingkat nasional bersama sejumlah pemerintah daerah lainnya. Di sisi lain, Wahyudi mengajak masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan program sekolah swasta gratis. Dalam sistem penerimaan murid baru, pilihan sekolah swasta gratis telah tersedia sehingga calon peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki alternatif pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tangerang dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya difokuskan pada sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta melalui Program Sekolah Gratis. Ia mengatakan, program tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan tanpa terbebani biaya.(sep-duy)

Sumber: