Pemprov Banten Beri Sinyal Pejabat dari Luar Daerah

 

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Pemprov Banten memberikan sinyal hijau bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari luar wilayah untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungannya.

 

Isyarat keterbukaan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Deden Apriandhi, yang menegaskan bahwa peluang tersebut sangat terbuka lebar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ada (kemungkinan di isi pejabat luar ASN Pemprov Banten-red), kita kan NKRI," katanya, Minggu (5/7).

 

Hal ini sejalan dengan penyelenggaraan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XVI Tahun 2026. Menariknya, kuota pelatihan untuk eselon II kali ini justru didominasi oleh peserta luar daerah.

 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten, E.A. Deni Hermawan, mengatakan bahwa dari total 54 peserta, hanya 12 orang yang berstatus sebagai ASN Pemprov Banten. Sisanya merupakan perwakilan dari pemkab pemkot di Banten, kementerian, hingga instansi dari luar provinsi.

"Pesertanya kurang lebih 54 orang. Tidak hanya dari Banten saja, tapi juga dari kabupaten/kota, kementerian, hingga kabupaten/kota di luar Provinsi Banten," katanya.

 

Beberapa daerah yang mengirimkan utusannya antara lain Kabupaten Pandeglang sebanyak 5 pejabat termasuk Kepala Dinas Pertanian, Kabupaten Lebak 2 peserta, Kota/Kabupaten Tangerang, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

 

Pelatihan kepemimpinan ini berlangsung selama empat bulan yang dimulai sejak 9 Juni hingga Oktober 2026) dengan sistem blended learning.  Selain untuk eselon II, Pemprov Banten juga menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (eselon III) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (eselon IV). Rangkaian diklat ini diharapkan mampu melahirkan kader birokrasi yang selaras dengan visi-misi Gubernur Banten.

 

"Semua ini adalah bagian dari upaya mempersiapkan kader-kader kepemimpinan, baik di level eselon II, III, maupun IV. Ini penting dalam rangka pelaksanaan tugas di Pemprov Banten, agar seiring dan sejalan dengan visi-misi Pak Gubernur," paparnya.

 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten mencatat, saat ini terdapat tiga kekosongan Jabatan Tinggi Pratama atau Eselon II di Pemprov Banten.

 

Kekosongan jabatan ini ditinggalkan setelah dua pejabat purna tugas, yakni yakni Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tri Nurtopo dan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Hadi Prawoto.

 

Sebelumnya, Kepala BKD Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, mengatakan untuk tahun ini terdapat dua pejabat yang sudah purna tugas, pertama sebelum Kepala Dinas Pertanian Agus M Tauchid, dan terbaru Kepala Dishub Banten. Sementara Biro hukum sebelum telah kosong dan diisi oleh Plt, kini Plt Biro Hukum Setda Provinsi Banten Hadi Prawoto juga telah pensiun.

"Ya untuk tahun ini ada 3 jabatan eselon II yang kosong," katanya lewat pesan WhatsApp.

 

Ia menjelaskan, kekosongan jabatan tersebut akan diisi oleh Plt. Hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan program tetap berjalan di masing-masing OPD.

"Yang kosong itu Distan, Dishub, dan Biro Hukum. Nah sekarang diisi oleh Plt untuk sementara," ujarnya.

 

Ai mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan proses pengisian jabatan yang dilakukan melalui mekanisme manajemen kepegawaian atau manajemen talenta yang objektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan melalui rotasi dan mutasi, penataan organisasi, serta pemetaan talenta. Jadi ini sedang berproses, dan secepatnya segera pengisian," ungkapnya. (mam)

 

Sumber: