Infrastruktur dan Penerangan Jalan Dominasi Keluhan Warga

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Persoalan infrastruktur dan penerangan jalan umum (PJU) masih menjadi keluhan utama masyarakat Kota Serang. Aspirasi tersebut mengemuka dalam Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Aula Lantai I Setda Kota Serang, Jumat (26/6).

Selain jalan rusak dan minimnya PJU, masyarakat juga menyampaikan persoalan penanganan banjir, pengelolaan sampah, peningkatan layanan kesehatan, hingga pengembangan sektor pariwisata. Berbagai aspirasi itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Banten kepada Pemerintah Kota Serang untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Banten.

Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Encop Sopia, mengatakan kebutuhan pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat. Menurutnya, perbaikan jalan lingkungan, penambahan PJU, hingga normalisasi sungai harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas warga.

Ia menilai sungai dan anak sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten perlu dibersihkan secara berkala agar aliran air tetap lancar dan mampu meminimalkan potensi banjir.

Selain itu, Encop juga mendorong peningkatan layanan kesehatan melalui pemeriksaan tuberkulosis (TBC) secara bergerak atau mobile. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas sehingga pemerintah perlu lebih aktif mendatangi warga.

Di bidang lain, ia meminta peningkatan sarana dan prasarana posyandu serta dukungan terhadap sektor pariwisata melalui penguatan ekonomi kreatif dan pelestarian seni budaya lokal, seperti debus dan silat.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKS, Juheni M. Rois, mengatakan hasil reses menjadi bahan bagi DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,2 miliar untuk penanganan banjir di empat titik Kota Serang pada 2026, yakni Kepandean, Bumi Agung, Kaligandu, dan Jalan Semaun Bakri. Selain itu, pembangunan flyover di kawasan BIP juga terus berjalan dengan dukungan anggaran sekitar Rp30 miliar dari Pemerintah Provinsi Banten.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan Pemkot Serang terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, Pemprov Banten telah mengalokasikan program perbaikan di lebih dari 30 titik jalan lingkungan di Kota Serang. Selain itu, penanganan banjir di kawasan Kepandean, Bumi Agung, dan Kaligandu juga akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.

"Artinya, provinsi terus membantu Pemerintah Kota Serang untuk memperbaiki apa yang memang perlu dikerjakan, terutama di bidang infrastruktur," kata Agis.

Agis mengakui kebutuhan penerangan jalan di Kota Serang masih cukup besar. Saat ini masih terdapat sekitar 9.000 hingga 10.000 titik yang belum terpasang PJU, sedangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah masih terbatas.

Karena itu, kata dia, dukungan Pemprov Banten dibutuhkan agar percepatan pemasangan PJU dapat dilakukan secara bertahap sehingga kebutuhan masyarakat terhadap penerangan jalan dapat segera terpenuhi.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkot Serang juga terus mengintensifkan penanganan sampah melalui kegiatan bersih-bersih lingkungan yang rutin dilaksanakan setiap Rabu dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih sekaligus mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat. (ald)

Sumber: