Perbaiki Akses Kawasan Budimulya Cikupa, Ajak Duduk Bareng 7 Perusahaan
MILIK PERUSAHAAN: Kondisi akses masuk kawasan industri Budimulya, Kecamatan Cikupa, yang sulit diperbaiki karena aset jalan milik perusahaan.(Asep Sunaryo/Tangerang Ekspres)--
TANGERANGEKSPRES.ID, TIGARAKSA — Akses masuk ke kawasan Industri di Desa Budimulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang seperti jalan rute off-road yang berlubang dan berbatu mendapat perhatian Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid. Kondisi jalan yang hanya beralaskan batu-batu besar yang di susun dan dipres alat berat, berlumpur serta banyak kubangan sehingga menyulitkan mobilitas warga, terutama saat musim hujan.
Melihat dan merasakan langsung kondisi jalan ini, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid akan memanggil perusahaan yang berada di kawasan. Total ada 7 perusahaan yang beroperasi di kawasan Budimulya dengan kondisi jalan rusak.
”Tanahnya bukan punya pemda. Kalau punya pemda pasti sudah diperbaiki. Wartawan juga liat jalannya seperti itu kondisinya. Karena ini lahannya tanahnya ini masuk kawasan milik perusahaan, nanti akan kita undang perusahaannya untuk bisa bergotong royong membantu memperbaiki jalan yang ini,” katanya kepada media usai menghadiri Bakti Sosial di PT Sinarintan Putranusa, Senin 27 April 2026.
”Supaya apa? Supaya hasil produksi dari perusahaan ini bisa cepat juga dikirimkan, dipasarkan, ya, atau ekspor gitu kan dari perusahaan ini ke luar, dan bisa menggunakan jalan yang bagus supaya lebih cepat supaya ekonominya juga cepat juga nanti meningkatnya.” katanya.
Senada, Direktur PT Sinarintan Putranusa Tomy mengatakan, menyambut baik keputusan bupati akan perbaikan jalan di Kawasan Budimulya Cikupa.
”Kondisi jalan mungkin kita menunggu arahan dari Pak Bupati untuk mengundang karena memang kita di sini sudah hampir sepuluh tahun dan memang status jalan ya seperti ini. Makanya dengan kedatangan Pak Bupati ke sini melihat langsung lokasi dan kondisi jalan, semoga kita dari pihak perusahaan pastinya ingin memiliki akses jalan yang baik,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kepemilikan lahan jalan menuju perusahaan bukan milik pemerintah daerah.
”Karena posisi jalan di sini ini memang sebagian dimiliki oleh lahan pemerintah, DJKN BLBI, sebagian memang masih milik PT London Sumatera, jadi itu yang menyulitkan pemerintah untuk membuat jalan ini menjadi jalan pemerintah,” jelasnya.(sep)
Sumber:
- Share:
