Kinerja Keuangan Pemkab Tangerang Positif, Silpa Capai Rp 672 Miliar
DUKUNGAN: Kegiatan pembangunan di Kabupaten Tangerang didukung dengan kekuatan pendanaan yang mencukupi sehingga berjalan lancar dan baik.(Dok Huma Pemkab Tangerang)--
TANGERANGEKSPRES.ID, TANGERANG — Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2025 menunjukkan hasil positif. Hingga akhir tahun, realisasi pendapatan daerah tercatat melampaui target, sementara belanja daerah terserap dengan capaian yang dinilai cukup optimal.
Berdasarkan data sementara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp9,05 triliun, atau 103,61 persen dari target anggaran sebesar Rp8,73 triliun.
Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Kabupaten Tangerang, Febri Vernando P, menjelaskan bahwa realisasi pendapatan tersebut ditopang oleh kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer yang sama-sama melampaui target.
“PAD terealisasi sebesar Rp5,38 triliun atau 104,56 persen dari target, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp3,67 triliun atau 102,24 persen,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang mencatat realisasi sebesar Rp9,13 triliun, atau 96,23 persen dari total anggaran belanja Rp9,49 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga (BTT), dan belanja transfer.
“Belanja operasi terealisasi Rp6,42 triliun atau 96,30 persen, belanja modal Rp1,75 triliun atau 96,87 persen, BTT Rp35,21 miliar atau 93,73 persen, dan belanja transfer Rp929,06 miliar atau 94,72 persen,” jelas Febri.
Untuk komponen pembiayaan, baik penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tercatat terealisasi 100 persen, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sementara sebesar Rp672,82 miliar.
Febri menambahkan, capaian tersebut masih bersifat sementara karena saat ini BPKAD masih melakukan proses rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Secara sektoral, realisasi belanja juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Bidang pendidikan mencatat realisasi 98,32 persen, sedangkan bidang kesehatan mencapai 95,95 persen. Meski demikian, masih terdapat beberapa sektor dengan serapan di bawah 90 persen.
“Bidang kearsipan misalnya, realisasinya sekitar 87,47 persen. Namun jika dilihat dari sisa anggarannya, nilainya tidak signifikan,” ungkapnya.
Adapun beberapa perangkat daerah seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD masing-masing mencatat realisasi belanja sebesar 87,12 persen dan 88,00 persen.(sep)
Sumber:

