Najib: Cari Pemilik Tanah Tak Terdata

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas meminta kepala desa dan camat mencari pemilik tanah yang tidak terdata, supaya dalam melakukan penagihan bisa dilakukan dan tepat sasaran.

Hal itu dilakukan, agar mampu memaksimalkan potensi pajak yang nantinya bisa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2).

Najib mengatakan, banyak lahan yang tidak jelas atas kepemilikannya. misalnya investor beli tanah namun kantornya di Jakarta, yang akhirnya tidak terdata, membuat tidak bisa menarik pajaknya karena tidak tahu siapa pemiliknya.

Sehingga, kepala desa dan camat segera melakukan inventarisir siapa pemilik lahan yang tidak ditinggali, supaya ketika penagihan pajak bisa langsung dilakukan.

"Banyak investor yang cuman beli tanah doang, tapi tidak ditinggali dan tidak dilaporkan ke peme­rintah, biasanya ada di Man­cak, Anyer, dan Cinangka. Segera lakukan inventarisir, supaya tahu siapa yang beli dan untuk melakukan pena­gihan juga jelas, banyak yang tidak bisa ditagih karena ketidakjelasan tersebut ini jadi bahan evaluasi," katanya usai membuka acara evaluasi penerimaan PBB-P2 di Hotel Forbis Kecamatan Waringin­kurung, Kamis (4/12).

Kata Najib, mayoritas inves­tor yang membeli tanah itu bukan menyantumkan nama perusahaan, melainkan me­dia­tor­nya, ini yang menjadi kendala tidak bisa dipungut pajaknya.

"Saya juga meminta, agar kades dan camat melakukan peningkatan evaluasi terhadap lahan lahan yang statusnya sudah produktif, terutama kawasan industri," ujarnya.

Dikatakan Najib, sudah ada 10 kecamatan yang dilakukan evaluasi dan untuk kecamatan lainnya akan menyusul, yang tentu akan disesuaikan dengan peningkatan tata ruangnya.

Ia menekankan, kepala desa dan camat juga melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengoptimalkan pajak di tingkat desa. 

"Kecamatan yang belum, nanti akan dievaluasi juga secara bertahap, namun untuk capaian sementara PBB P2 sudah bagus, malahan surplus 102 persen. Ada DPMD dan Bapenda, saya harap mereka bisa berkolaborasi mening­katkan capaian tersebut," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan pada Bapenda Kabupaten Serang Pandu Pangestu mengatakan, eva­luasi dilakukan untuk meng­optimalkan penerimaan pajak, sekaligus merumuskan ren­cana kedepannya.

Salah satu rencana yang akan dilakukan, yaitu lahan tidur atau lahan kosong di desa yang secara objeknya ada namun pemiliknya tidak diketahui, dan akan dilakukan inventarisir.

"Lahan-lahan tersebut, ada di desa dan masuk kategori PBB, ada lahannya sudah terjual, tapi pemiliknya itu tidak diketahui keberadaan­nya. Ini menjadi evaluasi kami, dan akan kami kerjakan dan tentunya maksimalkan," ka­tanya.

Pandu mengatakan, di setiap desa kurang lebih 30 persen lahan yang kepemilikannya tidak diketahui kebe­r­adaannya.

Sumber: