Korban Banjir Bandang Tagih Janji Huntap
Sejumlah warga Lebakgedong korban banjir bandang mendatangi Pemkab Lebak, Kamis (4/12). (AHMAD FADILAH/TANGERANG EKSPRES)--
TANGERANGEKSPRES.ID, LEBAK — Korban banjir bandang di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak pada tahun 2020 menagih janji pemerintah yang akan membangun hunian tetap (huntap) untuk korban yang rumahnya habis disapu banjir. Namun, janji tersebut hingga saat ini tak kunjung direalisasikan.
Sehingga, ratusan kepala keluarga terpaksa menempati hunian sementara (huntara) yang kondisinya memprihatinkan dan jauh dari keramaian dengan kondisi jalan yang tidak memadai.
"Kami tidak butuh retorika, kami butuh aksi nyata. Gubernur dan Bupati ke sana melihat huntara kami ternyata hanya seremonial, mana Banten adil merata dan mana Lebak Ruhay yang selalu digaungkan," kata Zaenudin, warga Lebakgedong di Pemkab Lebak, Kamis (4/12).
Warga juga menagih pernyataan Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah yang pada 4 September 2025 menyampaikan bahwa pembangunan huntap akan mulai dilaksanakan pada pertengahan bulan.
"Kami sudah tidak percaya lagi dengan apa yang Bapak-bapak sampaikan jika tidak ada pernyataan tertulis," ungkap Zaenudin.
Warga mendesak Pemkab Lebak segera membentuk Satgas Percepatan Pembangunan Huntap yang dikomandoi langsung oleh Amir Hamzah.
"Ini wajib, dan harus dibentuk sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah. Kami juga tidak neko-neko, minimal dilakukan cut and fill (pemerataan tanah)," ucapnya.
Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah mengaku bahwa selama ini Pemkab Lebak sudah berusaha keras untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat akan tetapi pembangunan huntap kembali terbentur aturan.
"Jadi menurut saya wajar mereka melakukan aksi menagih janji, karena sudah lama mereka tinggal di hunian sementara itu," tuturnya.
Kata Amir, huntap rencana awal akan dibangun di akhir tahun 2025. Tapi karena aturan yang baru rencana pembangunan terpaksa diundur.
Amir menyebut, aturan awal bahwa yang bertanggung jawab terhadap penangan huntap adalah BNPB, akan tetapi kini diambil alih Kementerian Perumahan Rakyat.
"Jadi ada penyesuaian terhadap aturan pada anggaran. Tapi kita akan kembali berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar segera dibangun pada awal tahun 2026 mendatang," ucapnya.(fad)
Sumber:
- Share:
