Penerimaan Negara Capai 100 Persen

Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara tahun 2018 sebesar 100% dari target APBN yang sebesar Rp 1.894,72 triliun. "Pada tahun ini untuk pertama kalinya Kementerian Keuangan tidak mengundang-undangkan APBN Perubahan dan tahun 2018 ditutup dengan Penerimaan Negara sebesar 100%," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, Jakarta, Senin (31/12). Penerimaan negara yang telah mencapai Rp 1.894,72 triliun ini, kata Sri Mulyani berasal dari pajak, cukai, PNBP, dan hibah. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebutkan, untuk belanja negara realisasinya sebesar 97% dari alokasi yang ditetapkan Rp 2.220,65 triliun. Dengan realisasi penerimaan dan belanja tersebut, maka defisit anggaran berada di bawah 2%. "Belanja Negara mencapai 97% dan Defisit/Primary Balance di bawah 2%, sejak tahun 2012," ujar dia. Sebagai salah satu upaya konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan anggaran pada akhir tahun, Sri Mulyani melakukan video conference dengan seluruh pejabat eselon I dan II di seluruh Indonesia. Kegiatan rutin tahunan ini dipusatkan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dengan mengikutsertakan seluruh pejabat Eselon I dan II Kantor Pusat dan instansi vertikal Kemenkeu yang berlokasi di DKI Jakarta. Sementara, pejabat eselon II instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia mengikuti dari 34 kota, dari Aceh hingga Papua. Video conference diisi dengan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sepanjang tahun 2018 pada instansi vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia. Laporan tersebut mencakup pencapaian program strategis di bidang penerimaan, pengeluaran, dan capaian program strategis nasional di setiap regional instansi vertikal Kemenkeu. video conference Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pemantauan kinerja seluruh unit direktorat di Kementerian Keuangan dengan melakukan video conference. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, kegiatan pemantauan ini dilakukan menjelang pergantian tahun. "Video Conference Akhir Tahun 2018 ini merupakan kegiatan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan sebagai sarana konsolidasi dan koordinasi dalam rangka menutup akhir tahun anggaran," kata Nufransa seperti dikutip detikFinance, Senin (31/12). Pemantauan ini dalam rangka mengamankan penerimaan negara ini juga dipimpin langsung oleh Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Serta diikuti oleh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan. "Acara ini mengundang dan mengikutsertakan seluruh pejabat Eselon I dan II lingkup Kementerian Keuangan baik yang berada di kantor pusat maupun kantor vertikal di daerah," ujar dia. Pelaksanaan video conference berlangsung di ruang pertemuan Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Selain pejabat eselon I dan II, kata Nufransa, kegiatan ini juga dihadiri oleh para staf ahli dan pejabat kantor vertikal di wilayah DKI Jakarta. Penyampaian laporan dibagi dalam enam regional. Regional I (Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku. Regional II (seluruh Provinsi di wilayah Sulawesi), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Bagian Utara. Regional III (seluruh Provinsi di wilayah Kalimantan), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat. Regional IV (Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Bali. Regional V (seluruh provinsi di wilayah Jawa), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat; dan Regional VI (seluruh provinsi di wilayah Sumatera), penyampaian laporan diwakili oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.(rep)

Sumber: