Presiden Keluhkan Kinerja Direksi BPJS Kesehatan

Jakarta-- Presiden Joko Widodo mengeluhkan kinerja BPJS Kesehatan dengan menyindir permasalahan defisit keuanganyang membelenggu BPJS Kesehatan. Karena defisit tersebut, pemerintahannya sampai harus turun tangan berkali- kali. Padahal menurutnya, masalah tersebut harusnya menjadi pekerjaan direksi BPJS Kesehatan. "Saya ingat, mungkin sebulan lalu harus kami putuskan untuk menambah Rp4,9 triliun dan ternyata masih kurang. Lah, kok enak banget kalau kurang minta," katanya dalam pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di Jakarta, Rabu (17/10). Kondisi keuangan BPJS Kesehatan selaku pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memang selalu sakit. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo beberapa waktu lalu mengatakan berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun ini keuangan BPJS Kesehatan berpotensi defisit Rp10,98 triliun. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memberikan suntikan dana Rp4,9 triliun untuk BPJS Kesehatan. Selain langkah tersebut, Jokowi juga merumuskan peraturan presiden soal pemanfaatan pajak rokok untuk menutup defisit BPJS Kesehatan. Mardiasmo mengatakan ada potensi dana Rp1,1 triliun dari sumber tersebut yang bisa dimanfaatkan untuk menolong keuangan BPJS Kesehatan. Selain langkah-langkah tersebut, pemerintah juga akan melanjutkan langkah yang telah mereka lakukan sebelumnya. Langkah tersebut antara lain; meningkatkan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan Program JKN, dan memanfaatkan dana cukai hasil tembakau. Jokowi mengatakan agar masalah keuangan tersebut tidak terus menghinggapi BPJS Kesehatan, mereka perlu memperbaiki sistem dan manajemen mereka. Menurutnya, di tengah perkembangan teknologi dan sistem saat ini, membentuk sistem keuangan, pelayanan rumah sakit dan pasien serta melakukan transparansi cukup mudah dilakukan. "Ini (defisit keuangan ) sudah terjadi 3 tahun," katanya. Selain memperbaiki sistem, Jokowi juga memerintahkan Dirut BPJS Kesehatan untuk rajin ke lapangan mendengarkan langsung masukan soal pelaksanaan program BPJS Kesehatan. "Supaya didapat solusi. Jangan setiap tahun harus dicari solusi. Mestinya masalah tersebut cukup rampung di menteri kesehatan dan dirut BPJS Kesehatan. Kalau sampai tahun depan begini lagi, kebangetan," katanya. Presiden mengaku sering memarahi Dirut BPJS (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial) Kesehatan. Ia menilai, ini masalah manajemen dimana negara sebesar kita tidak mudah. “Artinya, kan Dirut BPJS ngurus berapa ribu rumah sakit tetapi sekali lagi kalau membangun sistemnya benar ini gampang. Selalu saya tekankan sistem, selalu saya tekankan manajemen, ya karena memang itu,” ucap Presiden Jokowi. Kepala Negara kembali mengajak seluruh pengelola rumah sakit di tanah air agar dengan kemampuan yang ada untuk efektif, efisien memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moelok, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, dan Ketua PERSI Dr. Kuntjoro AP,M.Kes.(cnn/setkab)

Sumber: