Minta Harga Obat BPJS Naik 5%

JAKARTA – Perusahan farmasi yang menyuplai obat-obatan untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN) seperti terpukul dua kali. Pertama mereka masih memiliki tagihan utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp 3,5 triliun. Kemudian juga mengalami potensi kerugian akibat pelemahan rupiah. Untuk itu mereka meminta kenaikan harga obat untuk program JKN sebesar 5 persen. Permintaan kenaikan harga obat tersebut diutarakan oleh Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Dorodjatun Sanusi. “Untuk (menyikapi, Red) penurunan nilai tukar, kita minta ada kenaikan harga obat 5 persen,” katanya usai mengikuti rapat bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jakarta kemarin (13/9). Dalam program JKN biaya obat sudah menjadi satu dalam layanan kesehatan berbasis INA-CBGs (Indonesia Case Base Grous). Dalam INA-CBGs layanan kesehatan program JKN dihitung dalam satu kasus secara keseluruhan. Misalnya penanganan terhadap persalinan atau penyakit lainnya. Nah di dalam layanan tersebut ada komponen harga obat-obatan. Darodjatun menuturkan permintaan kenaikan harga obat sebesar 5 persen itu dia nilai wajar. Sebab selama ini bahan baku obat-obatan masih impor. Dia mengatakan dengan adanya kenaikan harga itu, bisa memperkecil potensi kerugian yang dialami oleh perusahaan farmasi. Menurut dia dalam program JKN juga harus mempertimbangkan keberlanjutan usaha farmasi tanah air. Sebab jika perusahaan farmasi tidak bisa memproduksi obat-obatan karena merugi, program JKN juga akan terdampak. Fasilitas kesehatan (faskes) mitra BPJS Kesehatan menjadi kekurangan bahkan kehabisan stok obat-obatan. Ujungnya masyarakat peserta program JKN yang menanggung kerugian. Dalam forum bersama DJSN tersebut GP Farmasi juga menyampaikan permintaan kenaikan harga obat minimal 20 persen. Kenaikan harga obat itu tidak terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tetapi murni karena adanya kenaikan harga bahan baku pembuatan obat dari luar negeri. “Yang realisasi kenaikan 5 persen diharapkan secepatnya,” tutur Darodjatun. Darodjatun juga menyinggung keberadaan tunggakan hutang obat-obatan dan alat kesehatan program JKN sebesar Rp 3,5 triliun. Dia berharap di tengah rencana suntikan dana kepada BPJS Kesehatan, pemerintah juga mempertimbangkan tanggungan utang kepada perusahaan farmasi. Dalam jangka panjang dia mengusulkan sebuah sistem supaya ke depan tidak ada lagi tunggakan obat dan alat kesehatan yang besar. Usulan itu diantaranya BPJS Kesehatan membuat regulasi bahwa minimal 20 persen dari uang klaim yang dibayarkan ke fasilitas kesehatan adalah untuk obat-obatan atau farmasi. Dia menuturkan selama ini perusahaan farmasi penyuplai obat-obatan tidak pernah tahu besaran uang klaim dari BPJS Kesehatan untuk fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Dengan adanya alokasi minimal 20 persen dari uang klaim untuk keperluan obat-obatan, diharapkan tidak ada lagi utang segunung kepada perusahaan farmasi. Anggota DJSN Zainal Abidin mengatakan perusahaan farmasi yang menjerit karena adanya utang yang tinggi harus menjadi perhatian. Termasuk juga usulan adanya kenaikan harga obat-obatan. Dia mengatakan DJSN akan terus menggali masukan-masukan dari pihak terkait untuk urusan kenaikan harga obat itu. Dia juga menuturkan perusahaan atau produsen obat sebaiknya fokus pada produksi dan distribusi obat-obatan. “Perusahaan farmasi sebagai penjual obat, jangan melakukan semuanya. Termasuk melakukan audit,” tuturnya. Terkait audit kebutuhan obat-obatan sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen. Mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) itu juga berharap BPJS Kesehatan diberi kesempatan untuk memilih beberapa jenis obat-obatan. Sehingga BPJS Kesehatan dapat memilih mau membeli obat mana yang cocok untuk pasien dan disesuaikan dengan kondisi keuangan. “Hemat saya sebelum bicara (kenaikan, Red) harga obat, utang kepada perusahaan farmasi dilunasi dahulu,” ujarnya. (jpg/bha)

Sumber: