Dollar Rp 15 Ribu, Tarif PPh Naik

JAKARTA – Carut marut kondisi perekonomian di Argentina dan Turki, terus menyeret negara-negara berkembang lainnya, termasuk Indonesia. Dampak terbesar bagi negara ini adalah depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang makin dalam. Berdasarkan data Bloomberg, kemarin (5/9), mata uang Garuda tersebut ditutup menguat di angka Rp 14.938, setelah sempat menembus level Rp 14.979 per dolar AS. Namun, level tersebut melemah 0,02 persen dibanding sehari sebelumnya, dimana rupiah ditutup di angka Rp 14.935 per dolar AS. Dengan kondisi ketidakpastian global yang terus berlangsung, rupiah diprediksi akan terus berada dalam tekanan. Pelemahan rupiah sudah mulai berlangsung sejak pekan lalu. Bank Indonesia (BI) pun sudah turun tangan untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, sejak Kamis minggu lalu hingga Selasa pekan ini, setidaknya sudah Rp 11,9 triliun dikucurkan sebagai upaya intervensi ganda di pasar valas dan pasar Surat Berharga Negara (SBN). “Kamis (pekan lalu) kita gelontorkan Rp 3 triliun, lalu Jumat itu Rp 4,1 triliun, Senin (pekan ini) itu Rp 3 triliun dan kemarin (Selasa) itu 1,8 triliun. Itu adalah beberapa langkah intervensi ganda yang dilakukan BI,”jelas Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, kemarin. Namun, Mantan Deputi Gubernur Senior BI itu mengakui upaya intervensi tersebut tidak sepenuhnya efektif. Dia mengungkapkan, pada akhir pekan lalu, aliran dana asing sempat masuk ke Indonesia. Mengawali pekan ini, kinerja rupiah kembali merosot akibat sentimen negatif di pasar seperti perang dagang serta tingginya harga minyak mentah. Ditambah lagi dengan krisis mata uang yang memburuk di Argentina dan Turki. Outflow pun kembali terjadi. Perry menekankan, pihaknya menegaskan bahwa cukup sulit memprediksi kondisi eskternal saat ini. Dibutuhkan scenario penanganan yang dinamis untuk terus menjaga stabilitas rupiah. Untuk itu, pihaknya menegaskan bahwa hingga saat ini yang terus dilakukan BI adalah menjalankan kewenangan moneter untuk mengawal rupiah. “Diantaranya melalui kenaikan suku bunga, intervensi ganda, menawarkan swap valas dengan biaya yang sudah relative rendah, relaksasi Loan To Value (LTV) dan langkah lain akselerasi pendalaman pasar keuangan. Itu yang terus menerus kita lakukan,”tegasnya. Upaya lainnya yang cukup efektif dalam mengembalikan stabilitas rupiah adalah dengan menurunkan tingkat defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang pada triwulan II ini sudah menyentuh angka 3 persen. Upaya tersebut merupakan domain pemerintah. Namun, Perry menekankan bahwa BI akan mendukung penuh segala kebijakan pemerintah untuk menambah cadangan devisa. “Sambil menunggu langkah fundamental untuk menurunkan  defisit, kami menurunkan suhu badan (tekanan terhadap rupiah) dengan intervensi,”katanya. Perry mengungkapkan, sekalipun cadangan devisa (cadev) sudah tersedot untuk tindakan intervensi rupiah. Namun, dia memastikan bahwa besaran cadev saat ini masih dalam kondisi aman. Dia merinci, pada triwulan 1, besaran cadev adalah USD 130, 1 miliar . Jumlah tersebut menurun pada triwulan II menjadi USD 126 miliar, lalu menurun kembali USD 118,8 miliar dan saat ini berada di kisaran USD 106,9 triliun. “Besaran cadev ini masih aman,”ungkapnya. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mengintensifkan pengawasan di sektor jasa keuangan sebagai bagian monitoring secara reguler terhadap seluruh kegiatan industri jasa keuangan, termasuk transaksi valas. “Hal itu terutama pengawasan yang ketat dan intensif untuk memastikan transaksi valas dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan underlying-nya," ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot. Terpisah, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia perlu waspada dan berhati-hati dalam menghadapi depresiasi terhadap rupiah ini. “Kita semuanya tahu bahwa tidak hanya negara kita Indonesia yang terkena pelemahan kurs. Ini faktor eksternal yang bertubi-tubi baik yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga di AS, baik yang berkaitan dengan perang dagang AS dan Tiongkok, baik yang berkaitan dengan krisis di Turki dan Argentina,” ujar Jokowi saat ditemui di Indonesia Kendaraan Terminal Jakarta, kemarin (5/9). Jokowi pun mengaku pihaknya terus berkoordinasi dengan sektor fiskal, moneter, industri, serta pelaku-pelaku usaha. “Saya kira koordinasi yang kuat ini menjadi kunci sehingga jalannya itu segaris semuanya,” beber Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan, pemerintah akan melancarkan beberapa strategi untuk mengatasi defisit transaksi berjalan. “Kuncinya investasi yang harus meningkat dan ekspor yang harus meningkat juga. Target sudah saya berikan agar dalam satu tahun betul-betul ada perubahan di penyelesaian defisit transaksi berjalan,” tambahnya. Strategi lain yang disebutkan adalah mengenai kebijakan B-20 yang sedang berjalan. Pemerintah mengklaim kebijakan B-20 tersebut akan mengurangi impor secara signifikan. “Perkiraan kita ini USD 5 hingga 6 miliar. Kemudian kalau CPO kita pakai sendiri untuk B-20, maka suplai ke pasar turun, sehingga kami harapkan harga CPO juga naik,” urai Jokowi. Kemudian strategi kedua adalah penerapan TKDN. Jokowi menegaskan bahwa dia telah menyampaikan kepada swasta maupun kepada BUMN supaya lokal konten lebih diperhatikan. “Kalau kita bisa pakai semuanya komponen dalam negeri akan ada penghematan USD 2 sampai 3 miliar,” ujarnya. Dari sisi pelaku usaha, President Director PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Warih Andang Tjahjono mengaku bahwa memperkuat hulu industri supaya ekonomi Indonesia tak goyah oleh pelemahan Rupiah menjadi PR bersama. "Kita ada 140 suplai chain, mereka bisnis-bisnis kecil. Bagi merema material dan bahan baku itu sudah menjadi fix cost. Jadi ya berat sekali (dampak pelemahan rupiah, red),” katanya. Sementara itu, kemarin, sebagai upaya untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan yang memberi dinamila tinggi pada nilai tukar Rupiah, pemerintah mengumumkan penyesuaian tarif PPh 22 untuk 1.147 barang. Hasil tinjauan bersama tersebut menghasilkan keputusan kenaikan tarif PPh impor sebesar 7,5-10 persen. 1.147 barang tersebut terdiri dari 210 item komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU di atas 3.000 cc dan motor besar. Selanjutnya 218 item komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri seperti barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu), keperluan sehari-hari seperti sabun, shampo, kosmetik, serta peralatan masak. Kategori yang terakhir adalah 719 item komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Termasuk di dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya seperti bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio visual, dan produk tekstil. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pembatasan impor mobil mewah CBU karena pada saat ini produksi nasional sendiri kapasitasnya sudah bisa mencapai 2 juta unit. “Artinya kebutuhan mobil dalam negeri sudah bisa dipenuhi sendiri. Dan hari ini kita saksikan kita pun sudah bisa melakukan ekspor. Jadi sebenarnya tidak ada kepentingan lagi untuk impor kendaraan,” ujar Airlangga, kemarin (5/9). Sebelum masuk ke peraturan baru tarif PPh 22 mobil mewah sebesar 10 persen, Kemenperin mengaku bahwa pemerintah sudah menstop sementara impor mobil mewah untuk kubikasi mesin di atas 3.000 cc. “Kan melihat kondisi ekonomi, sementara ini diminta untuk dikurangi arahan dari Presiden,” tambah Airlangga. Kemenperin menyebutkan hal tersebut bukan langkah kesengajaan untuk mematikan bisnis mobil mewah melalui importir umum. “Dalam keadaan ekonomi sekarang mobil mewah itu kan kebutuhan yang bisa ditunda bukan kebutuhan pokok. Transportasi pakai produk dalam negeri dulu dalam keadaan gini perlu sama-sama memperbaiki,” urai Menperin. Mengenai kekhawatiran bahwa pembatasan impor tersebut akan memicu masalah dengan WTO, Airlangga menyebutkan bahwa sampai saat ini hal tersebut tidak menjadi persoalan. “Untuk lindungi ekonomi negara sah-sah saja, keadaan ekonomi harus kita jaga dan negara berhak,” pungkasnya. Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Sokhi Atulo Laoli menuturkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih belum dirasakan oleh daerah. Tapi, pelemahan rupiah itu tentu membuat pemerintah daerah juga khawatir. “Secara umum pasti kita resah,” ujar Bupati Nias itu usai bertemu dengan wakil Presiden Jusuf Kalla, kemarin (5/9). Dia menuturkan Nias termasuk daerah yang cukup resah dengan pelemahan rupiah itu. Salah satu sebabnya lantaran masih menjadi kabupaten yang lebih banyak mengimpor barang daripada mengekspor komoditasnya. Termasuk pula pemda di pulau Jawa. “Jawa repot pasti mengalami keresahan juga. Sama seperti Nias resah itu artinya karena barang impor masuk. Dengan barang impor masuk itu mengeluarkan uang banyak kan,” kata pejabat yang juga menjadi pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu. Tapi bagi daerah yang memiliki komoditas ekspor justru memberikan keuntungan lebih. Tentu mereka bergembira dengan keadaan itu. Karena dengan mengekspor komoditas itu maka aliran dana dari luar negeri pun masuk ke daerah tersebut. “Ada kepulauan yang penghasil barang ekspor seperti ekspor jagung, ekspor cokelat, batubara. Nah, komoditi-komoditi ini mereka panen malah,” ujar Sokhi. Pemeritah daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan potensi ekspor. Termasuk pula menarik wisatawan ke dalam negeri. Sehingga pemasukan bagi pemerintah daerah juga bertambah. “Kalau Nias itu sudah ada bandara dan listrik potensinya luar biasa, pariwisata dan kelautan ikan itu bisa ekspor,” ungkap dia. //PPh Impor Berlaku Sepekan Lagi// Kebijakan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif dilakukan dalam rangka mengendalikan impor. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengendalian impor diberlakukan tujuh setelah ditandatangani hari ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tindakan cepat dilakukan untuk mengatasi neraca pembayaran yang dianggap semakin rawan. Belum bisa dipastikan sampai kapan PMK ini berlaku. “PMK akan berlaku sampai dicabut,” jelasnya. Sektor lain juga melakukan tindakan untuk memperkuat devisa seperti ekspor, pariwisata. “Migas lebih besar impor daripada ekspor,” ungkapnya. Rincian penyesuaian tarif PPh Pasal 22 dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, 210 item komoditas tarif PPh 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen untuk barang mewah seperti mobil CBU dan motor besar. Kedua, 218 item komoditas naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen, yang masuk dalam kategori ini adalah barang konsumsi yang sebagian besar suda bisa diproduksi dalam negeri seperti sabun, sampo, dan kosmetik. Ketiga, 719 item naik dari 2,5 persen menjari 7,5 persen. Produk dari kategori ini yakni seluruh barang yang masuk dalam proses konsumsi seperti bahan bangunan, peralatan elektronik, dan lain-lain. Lebih lanjut Sri mengatakan melalui kebijakan ini, pihaknya juga ingin memberi kesempatan pada produk-produk dalam negeri. “Industri dalam negeri bisa melihat kesempatan ini,” jelasnya. Nilai impor secara keseluruhan dari 1.147 komoditas, pada tahun 2017 sekitar Rp 6,6 miliar dollar dan pada 2018 sampai bulan agustus sekitar Rp 5,0 miliar dollar. Setelah berlaku PPh impor ini, diharapkan akan menekan impor sebesar 2 persen yoy. “Sebetulnya ini simulasi dalam situasi yang normal dimana pengaruh dari nilai tukar tidak masuk,” teragnya. PPh 22 dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam memitigasi dampak volatilitas ekonomi global. Menurutnya pihaknya ingin menunjukkan di dalam komparasi antarnegara indonesia menyikapi situasi yang terjadi dengan memperkuat industri dalam negeri. “Melindungi dari ketidakseimbangan luar negeri terutama yang berasal dari gejolak capital flow,” paparnya. Terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah hingga 3,76 pihaknya akan terus merespon jika situasi berubah. Dari sisi kebijakan moneter dan fiskal APBN defisit turun dan moneter menjaga inflasi rendah. Melalui hal ini pihaknya ingin meyakinkan pemerintah akan melakukan tindakan pada kondisi ekonomi yang berubah. “Kerjasama dengan BI untuk menjaga kerangka makronya, kita melihat dari setiap industri untuk bisa direspon,” ungkapnya. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan pemerintah melakukan langkah-langkah dalam mengendalikan rupiah mulai dari melaunching OSS untuk mendorong investasi dan ekspor. Kemudian mengurus perizinan juga dipermudah. “Sehari sampai seribu yang mengajukan, investasinya perlu waktu,” paparnya. Pihaknya merancang insentif fiskal, tax allowance, tax holiday, mini tax holiday, PPh Final untuk UMKM, super deduction. Melihat tekanan yang jalan terus, dibutuhkan tindakan yang instan. “Sehingga diputuskan B20,” imbuhnya. Pemberlakuan B20 hingga kini belum menemukan banyak hambatan dan terus dikontrol setiap minggunya. Dengan diberlakukannya B20 diharapkan impor BBM bisa ditekan. “Sampai akhir tahun akan ada penghematan impor solar,” ungkapnya. Kebijakan ini belum bisa menyelesaikan defisit neraca perdagangan, namun menguragi. Defisit neraca perdagangan hingga Juli untuk non miga surplus, namun belum bisa menutupi defisit migas. “Penghematan solarnya Rp 2,3 miliar dollar,” jelasnya. Penundaan proyek infrastruktur juga dilakukan mulai dari listrik, jalan, hingga pelabuhan. Proyek yang dipilih adalah yang belum financial closing. “Untuk DHE kita sedang meyakinkan. Bisa dengan insentif atau dengan yang lain,” ungkapnya. (jpg/bha)

Sumber: