Program Kelurahan Siaga Belum Optimal

SERANG - Wakil Walikota Serang Sulhi menyatakan pihaknya meminta pada aparat kelurahan agar memaksimalkan perannya dalam mengembangkan kelurahan siaga. Sebab hingga saat ini pembentukan kelurahan siaga aktif di Kota Serang belum optimal. Kelurahan siaga aktif adalah kelurahan yang penduduknya dapat mengakses kesehatan dengan mudah melalui poskesdes, pustu atau pelayanan puskesmas. Serta penduduknya dapat mengembangkan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Jadi aparat kelurahan dapat memantau penyakit terkait kesehatan ibu, anak dan gizi, lingkungan dan prilaku masyarakat. “Sehingga masyarakatnya dapat Menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS),” ujarnya dalam sambutan pada acara pertemuan lintas sektor dan lintas program desa atau kelurahan siaga aktif Kota Serang, di salah satu rumah makan di Kota Serang, Senin(14/5). Sementara Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Dinkes Kota Serang, Lenny Suryani mengatakan, capaian kinerja program desa dan kelurahan siaga di Kota Serang sudah melebihi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Serang 2013-2018. ”Targetnya itu 80 persen, namun yang terealisasi sudah 100 persen untuk tingkat pratama,” ujar Lenny. Menurutnya, tingkatan dari desa siaga itu adalah pratama, madya, purnama dan mandiri. Namun ia mengakui belum semua desa dan kelurahan di Kota Serang sudah menjadi desa siaga. “Untuk tingkat pratama sendiri, baru mencapai 24 desa, madya baru 18 desa,” jelasnya. Salah satu syarat yang menjadi penilaian dari desa siaga diantaranya adalah persoalan jamban dan juga adanya pos kesehatan desa (poskesdes). Untuk poskesdes sendiri baru ada 19 desa yang memiliki poskesdes. ”Hambatan saat ini dalam mewujudkan desa siaga adalah pemahaman masyarakat tentang PHBS juga koordinasi antar lintas sektoral,” ungkapnya. Ketua Bidang Sosial Budaya Forum Kota Sehat, Ahmad Mahron mengatakan, saat ini yang diharapkan olehnya adalah ada data jelas yang dibuka oleh Dinkes tentang jumlah desa dan kelurahan siaga di Kota Serang. “Dari dulu kita minta datanya tentang berapa desa dan kelurahan yang sudah masuk tahapan siaga pratama, madya, mandiri sejak launching belum ada,” katanya. Menurutnya, sebagai yang mendampingi masyarakat menuju desa dan kelurahan siaga, dirinya pernah pula mengalami beberapa hambatan dan penolakan kerjasama dari RW yang didatanginya. Disebutkannya ada dua kampung yang enggan bekerjasama, yang pertama tidak jelas alasannya, yang kedua katanya ketua RW sibuk. Ia mengakui, tingkat pemahaman tentang PHBS masih cukup rendah di masyarakat, sebab itu diharapkan dengan adanya sosialisasi seperti saat ini, dapat lebih meningkatkan akselerasi menuju desa dan kelurahan siaga tersebut. (and/ang)

Sumber: